Pengertian Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Pengertian Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Setelah memahami pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN, selanjutnya akan dipelajari kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal yang kerap kali disebut politik fiskal merupakan tindakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara, baik dalam hal alokasi pengeluaran negara maupun penerimaan negara khususnya di bidang perpajakan, yaitu tinggi-rendahnya pajak, jenis-jenis pajak, dan pembebasan pajak, untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan nasional seperti pengendalian inflasi, kestabilan ekonomi, perataan pendapatan, peningkatan produksi, dan kesempatan kerja.


Selain dengan peraruran-peraturan, pemerintah dapat secara nyata mempengaruhi kehidupan ekonoini nasional dengan jalan menambah pengeluaran negara untuk bidang/sektor tertentu, dengan menaikan! menurunkan tarif-tarifpajak serta memberikan subsidi-subsidi.

Kebijakan fiskal oleh para sarjana dan pakar ekonoini sudah diakui kekuatannya, namun deinikian untuk mendapatkan basil yang lebih memuaskan sebaiknya kebijakan fiskal tersebut diikuti oleh kebijakan moneter.

Dalam keadaan inflasi yang ditandai oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar
dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia sehingga menyebabkan harga-harga naik, tugas negara adalah menekan laju inflasi tersebut dengan berbagai alternatifsebagai berikut.

a. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sampai tercapainya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.
b. Menambah jumlah barang dan jasa (meningkatkan produksi) sampai tercapainya keseimbangan jumlah barang dan jasa yang tersedia dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Jadi pusat perhatian pemerintah ditujukan kepada ketercapaian keseimbangan antara jumlah barang dan jasa dengan jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melaksanakan alternatif-alternatif pemecahan masalah inflasi tersebut, yaitu
  1. Penurunan pengeluaran pemerintah
  2. Menaikkan pajak.
  3. Mengadakan pinjaman pemerintah.

Penurunan Pengeluarkan Pemeritah

Ada dua sektor yang menyebabkan timbulnya inflasi, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Dengan deinikian, jelas cara terbaik mengatasi inflasi adalah membendung kedua sektor ini.

Bila sektor swasta sudah dapat dibendung (efektifnya dengan politik moneter), maka untuk mendapatkan kepastian sektor pemerintah turut dibendung. Dengan kata lain pengeluaran pemerintah harus diperkecil atau untuk menetralisir kenaikan pengeluaran swasta dalam masa inflasi itu, pengeluaran pemerintah haruslah dikurangi. Tindakan ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Dalam suatu negara dimana sebagian besar dan anggaran belanja ditujukan untuk sector perrahanan, merupakan suatu pekerjaan yang sulit untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Sebagian besar pakar ekonoini mengatakan bahwa tindakan meningkatkan penerimaan negara tidak begitu sulit dibandingkan dengan tindakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.

Penurunan pengeluaran pernerintah lebih efektif lagi bila diikuti dengan kenaikan pajak dan mengadakan pinjaman luar negri.

Menaikan Pajak

Dalam keadaan inflasi, tindakan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jalan menaikan pajak, baik kualitasnya maupun kuantitasnya akan dapat menghilangkan atau mengurangi inflasi. Menaikkan kualitas pajak dapat diartilcan menaikkan tarif pajak, sedangkan meningkatkan kuantitas pajak artinya menambah macam/jenis pajak dan yang sudah ada sebelumnya. Dengan menambah pajak berarti penghasilan seseorang akn berkurang, karena sebagian dan penghasilannya itu dalam bentuk pajak telah diberikan kepada pemerintah. Bila penghasilan seseorang berkurang maka daya belinyapun berkurang dan bila daya belinya berkurang, harga barang tidak mungkin naik lagi, melainkan akan turun seimbang dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Mengadakan Pinjaman Pemerintah

Salah satu jalan yang lebih efektif untuk mengatasi inflsi adalah dengan jalan melakukan pinjaman pemerintah, terlebih-lebih dengan pinjaman paksa. Hal ini dianjurkan oleh John Maynard Keynes dalam rencananya untuk membiayai peperangan.. Rencana pinjaman paksa dan JM Keynes dikenal dengan nama Deffed Pay. Pinjaman pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan obligasi (bona atau SUN (Surat Utang Negara).
Sumber Pustaka: Yudhistira