Langkah Aktif Dalam Mencegah Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Langkah Aktif Dalam Mencegah Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah


Banyak masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Di antara masalah yang timbul adalah pemilihan kepala daerah. peningkatan PAD (Pendapatan Ash Daerah), mobilisasi PNS, dan meningkatnya KKN.

Pemilihan kepala daerah


Pemilihan kepala daerah sering menimbulkan kerawanan karena adanya sikap-sikap arogan yang dilakukan oleh pendukung calon yang kalah ataupun yang menang dalam pemilihan. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat belum dewasa dalam berdemokrasi Sebagian masyarakat belum siap menerima kekalahan dalam suatu pemilihan kepala daerah sehingga masih sering muncul keributan yang dapat menyulut perpecahan dalam masyarakat.



Untuk menghindari adanya sikap arogansi masyarakat maka diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat. Para elit politik hendaknya tidak menjadi provokator, tetapi memberikan contoh berdemokrasi yang benar.

Usaha Meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD)


Dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah seakan berlomba untuk menggali potensinya demi peningkatan pendapatan ash daerah. Bagi daerah yang kaya akan sumber alam akan mudah meningkatkan PAD. tetapi bagi daerah yang iniskin dan ininim sumber daya alam akan sulit meningkatkan pendapatan daerah. Daerah itu akan terus tertinggal dengan daerah lain karena kemampuan untuk membiaai pembangunan sangat terbatas. Apabila hal ini berjalan terus maka tidak mungkin akan teriadi kesenjangan yang jauh antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin sumber alam.

Pendapatan daerah dapat ditingkatkan antara lain dengan menaikkan pajak daerah, retribusi daerah. dan meningkakan pendapatan perusahaan daerah, seperti PDAM, Bank Pasar, dan sebagainya. Meningkakan pajak atau retribusi daerah apabila tidak hati-hati akan menimbulkan masalah di kemudiar han. Dalam alam demokrasi ini rakyat sudah berani memberikan koreksi atas kebijakan pernerintah yang memberatkan rakyat. Peningkatan beban masyarakat apabila tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat dapat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masarakat. yang akhirnya akan terjadi protes atau demonstrasi menentang pemerintah yang ber4i.sa.

Mobilisasi PXS


Perpindahan pegawa negeri dan daerah satu dengan daerah lainnya sekarang ini dirasakan sangat sulit. SuIitna perpindahan PNS antardaerah akan membawa permasalahan pada pemerataan sumber daa manusia. Daerah-daerah yang memiliki pegawai dengan sumber daya manusia yang berkualitas 5darc akan mengizinkan pegawainya pindah ke daerah lain. Hal ini akan dapat mendorong timhulna sikap daerahisme yang akhirnya akan melunturkan wawasan kebangsaan.

Minimnya reknitmen caon PNS oleh daerah dengan alasan tidak mampu membenikan gaji setiap bulannya. Upaa ang ciakukan pemerintah antara lain pengangkatan guru kontrak dan pegawai kontrak.

Sekarang ini sudah mulai dirasakan berkurangnya sikap nasionalisme dan meningkatnya wawasan daerahisme dalarn aaran pemerintah daerah. Pengangkatan pejabat-pejabat daerah yang mengutamakan purra daerah. bukan mengutamakan profesionalisme adalah salah satu contohnya. Hal ini bila beriangsung terus aIcn dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatnya Kolusi. Korupsi, dan Nepotisme (KKN)


Meningkatnya kewenangan yang diberikan pada daerah dapat mendorong munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme seperti meningkatnya anggaran-anggaran dewan, penumpukan fasilitas pejabat, penyimpangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan sebagainya. Praktikp raktik KKN yang muncul apabila tidak disikapi oleh aparat penegak hukum maka pelaksanaan otonomi daerah hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu yang mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya.

Masyarakat perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yakni
  1. melaporkan pejabat daerah yang sewenang-wenang pada rakyat,
  2. melaporkan pejabat daerah yang melaksanakan KKN,
  3. memberikan masukan kepada pemermntah dalam perencanaan pembangunan,
  4. membantu memberantas kerniskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, serta
  5. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sumber Pustaka: Yudhistira