Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Oleh Lembaga Perlindungan HAM

Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Oleh Lembaga Perlindungan HAM


Seperti diuraikan di atas bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia Indonesia diterbitkan beberapa instrumen HAM, baik berupa UUD, TAP MPR maupun Undang-Undang. Penerbitan instrument tersebut sangat didukungoleh bangsa Indonesia karena akan dapat menjamin tegaknya pelaksanaan hak  asasi manusia. Sikap positif masyarakat dapat dilihat dan banyaknya kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM untuk diselesaikan.

Terhadap masuknya laporan atau aduan dan masyarakat, Komnas HAM memberikan tanggapan positif untuk menyelesaikan kasusk asus pelanggaran hak asasi manusia. Hal mi dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM.



Menurut jumlahnya jenis pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komnas HAM yang paling banyak terjadi dalam masyarakat antara lain. adalah kasus persengketaan tanah, kasus perburuhan, kasus perbuatan tidak terpuji oleh aparat negara berupa pelanggaran HAM, kasus perumahan, dan kasus-kasus di bidang agama. Namun, ternyata kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi justru antara sesama warga masyarakat sendiri.

Masalah Tanah


Persengketaan tanah dapat terjadi antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dan badan usaha, antara warga masyarakat dan instansi pemerintah, termasuk dengan jajaran Hankam/TNI Polri.

Masalah Perburuhan


Sebagian besar masalah sengketa perburuhan yang diajukan kepada Komnas HAM berkisar pada masalah ancaman pemutusan hubungan keija massal. Umumnya masalah mi dapat dibantu penyelesaiannya oleh Komnas HAM.

Namun, tidak seluruh masalah perburuhan dibawa kepada Komnas HAM karena dewasa mi banyak bermunculan serikat pekeja/serikat buruh yang berfungsi membantu anggotanya dalam menyelesaikan masalah berikut, yakni
  1. masalah-masalah perburuhan,
  2. perselisihan antara antara pengusaha dengan pekerja.
  3. kesejahteraan si pekerja, atau
  4. masalah kontrak kerja.

Masalah Perbuatan Oknum Yan9 Tidak Terpuji


Dalam terrninologi hukum tata negara, istilah perbuatan oknum yang tidak terpuji adalah penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh pejabat/aparat pemerintah.

Melalui media massa. kita dapat menyaksikan adanya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oknum aparat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya, adanya oknum aparat yang dengan membabi buta menembakkan senjata apinya di tengah keramaian masyarakat sehingga mçnimbulkan korban meninggal pada anggota masyarakat. Hal mi jelas merupakan pelanggaran HAM sehingga pelakunya pantàs untuk dipecat dan diadili.

Masalah Agama


Agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih, kerukunan, kedamaian, dan lain-lain yang baik. Namun, melalui media massa kita tahu masih ada peristiwa perusakan tempat ibadah. Hal mi juga merupakan pelanggaran HAM, khususnya mengenai kebebásan memeluk dan menjalankan ibadah agamanya.

Pengalaman mi menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang penduduknya beragam agamanya dibutuhkan suatu pengantar singkat tentang kepekaan-kepekaan khas setiap agama untuk diketahul dan dihormati oleh penganut agama-agama lainnnya.
Sumber Pustaka: Yudhistira