Beberapa Masalah Seputar Pelaksanaan Otonomi Daerah

Beberapa Masalah Seputar Pelaksanaan Otonomi Daerah



Ada beberapa fenomena kultural-politis yang harus dicermati karena berpotensi besar menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah. Fenomena apakah itu?

Partisipasi Masyarakat Rendah


Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyal persepsi bahwa otonomi daerah merupakari persoalan pemerintah ciaerah. Kondisi seperti mi berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu akibatnya adalah dalam perencanaan dan persiapan lainnya pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dan masyarakat. Masyarakat tidak peduli pemerintah siap atau tidak. Mereka cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada k’nerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih balk dan rnurah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah, karena sesungguhnya pelaksanaan otonomi ini akan sangat diuntungkan dengan adanya artisipasi masyarakat.



Sikap dan Mentalitas Penyelenggara Pemerintah Daerah


Penyelenggara pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut. Ada gejala yang cukup menonjol pada hampir semua pemenntah kabupaten bahwa sikap dan mentalitas aparatur balk eksekutif maupun legislatif masih menyisakan pengaruh kebijakan pemerintah yang sentralistik. Akibatnya, mereka lebih balk menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif serta prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemermntah. Kondisi mi tentu saja tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena seharusnya pemenntah daerah di kabupaten dituntut kepeloporannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi itu sendiri.

Kebijakan Penyeragaman (Unit ormitas)


Salah satu sisi kebijakan sentralistisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman (uniformitas) pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ml telah melumpuhkan ; semua sndi keanekaragaman daerah. Akibatnya, banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal potensi tersebut merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya kultur uniformitas mi, pelaksanaan otonomi daerah akan menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan . keanekaragaman serta potensi daerah.

Ketergantungan


Sentralistik telah merenggut hampir semua kekuasaan pemermntah hanya pada pusat. Daerah tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan pusat. Hal tersebut sudah J berlangsung sangat lama, sehingga untuk melaksanakan kebijakan otonomi memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta merta.

Kecenderungan Dominasi Kekuasaan oleh Pusat dan Provinsi


Ada kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Akibatnya, penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten.

Sumber Daya Daerah dan Sistem Data Daerah


Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sering terhambat karena daerah kurang memiliki sumber daya, atau kurang memiliki data tentang sumber daya dan potensi daerah. Masih sedikit daerah dalam hal ml kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang tersedia selama ml kurang diolah serta disajikan bahkan jarang dipakal sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak relevan dan reatistik. Kelemahan mi semakin terasa pada era otonomi yang mensyaratican semua kebijakan pembangunan daerah harus realistik, objektif, serta relevan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Sumber Pustaka: Cempaka Putih