Kehidupan Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Kehidupan Demokrasi Pancasila



Sejak negara kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan diberlakukannya kembali UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, maka pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

Periode 1945 sampai dengan 1949



  1. Merupakan periode revolusi fisik, yaitu periode perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Pada periode mi mulai berlangsung pergolakan politik yang bersumber dan perubahan sistem pemerintahan dan kabinet presidensiil yang dianut UTJD 1945 menjadi Kabinet Parlementer.
  2. Perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan berakhir dengan pengakuan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia, namun dalam kehidupan politik, pergolakan-pergolakan berpuncak pada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, dan berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat dengan timbulnya negara bagian, yang berbau kedaerahan dan kesukuan.

Periode 1950 sampai dengan 5 Juli 1959


  1. Negara RIS hanya berusia pendek, dan Negara RI kembali pada bentuk negara kesatuan tahun 1950. Tetapi pada saat mi kehidupan politik negara dan bangsa Indonesia berlandaskan pada paham demokrasi liberal. Pergolakan dan pertentangan politik datang silih berganti dan kesemuanya bersumber pada perjuangan yang berlandaskan kepentingan politik, masing-masing golongan atau partai.
  2. Dalam masa mi dialami pemberontakan-pemberontakan DI/TII, PRRI, dan Permesta. Kesatuan dan persatuan bangsa terancam, stabilitas politik dan pemerintahan tidak terwujud, hingga akhirnya lahir Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Periode 5 Juli 1959 sampai dengan G-30-S/PKI tahun 1965


  1. Sistem demokrasi kembali ke demokrasi Pancasila.
  2. Pelaksanaan demokrasi terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945.
  3. Situasi yang demikian dimanfaatkan oleh PKI dengan kegiatan-kegiatannya. Sebagai puncaknya terjadi pemberontakan dengan G-30-S tahun 1965.
  4. Dalam kondisi yang demikian, lahirlah Orde Baru, yang bertekat untuk melaks anakan Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
  5. Mulai 11 Maret tahun 1966 merupakan tonggak sejarah dimulainya Orde Baru, yang kehidupan politiknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Pelaksanaan Konstitusional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Di bidang perekonomian terdapat peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, ditempuh jalan dengan pemban gunan yang terencana atau bertahap yang dinamakan Pelita.
Sumber Pustaka: Pabelan