Langkah Aktif Dalam Mencegah Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbagai Masalah Yang Memerlukan Kebijakan Publik



Masyarakat memiliki keragaman keinginan, tuntutan, serta kebutuhan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Masalah tersebut ada yang dapat diatasi oleh masyarakat sendiri dan ada pula yang memerlukan penanganan pemerintah dengan kebijakan publik.

Masalah yang terjadi di dalam masyarakat meliputi bidang-bidang berikut.


  • Bidang politik dan hukum
  1. Suka main hakim sendiri
  2. Banyaknya pelanggaran hukum
  3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
  • Bidang Ekonoini
  1. Keiniskinan dan kurang meratanya pendapatan
  2. Kesenjangan sosial
  3. Kekeringan pada lahan pertanian, dan lain-lain
  • Bidang sosial dan budaya
  1. Bencana alam, tanah longsor, banjir dan sebagainya
  2. Remaja putus sekolah dan rendahnya mutu pendidikan
  3. Pemukiman kumuh
  4. Kenakalan remaja, pemakaian narkoba, dan lain-lain.
  • Bidang pertahanan dan keamanan
  1. banyaknya kriminalitas
  2. masalah teror dan kerawanan keamanan
  3. munculnya gerakan separatisme dan pemberontakan
  4. kerusuhan antarwarga masyarakat (konflik horizontal)
Masyarakat harus membantu pemerintah memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan, baik secara berkelompok maupun ikut memberi masukan kepada pemrintah untuk dirumuskan dengan kebijakan publik.

Masalah-Masalah Yang Di Hadapai Dalam Pelaksanaan Otonoini Daerah


Pada kenyataannya, otonomi daerah tidak semudah seperti yang dibayangkan. Banyak kendala atau masalah yang dihadapi untuk melaksanakan otonomi daerah. Kendala atau masalah-masalah itu adalah sebagai berikut.
  • Dana pembangunan
Dalam otonoini daerah sumber dana pembangunan harus digali dan daerah. Karena itu. bagi daerah-daerah yang tidak subur dan tidak memiliki usaha perindustrian akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
  • Sumber daya manusia
Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola daerahnya sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sisi pemerintah dibutuhkan tenaga-tenaga pemikir yang mampu memajukan daerah, sedangkan dan sisi masyarakat diperlukan tenaga-tenaga terdidik dan tenaga ahli sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan.
  • Sumber daya alam
Tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang subur. Bagi daerah-daerah yang gersang dan
tidak ada lahan pertanian atau perkebunan yang baik, serta tidak memiliki sumber tambang, apabila hanya mengandalkan subsidi pemerintah maka pembangunannya akan terhambat.
  • Kesenjangan antar daerah
Diakui atau tidak, banyak daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemakmuran berbeda. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Permasalahan yang berasal dan dampak otonomi daerah harus dicari penyelesaiannya, baik dan pihak pemerintah maupun dan partisipasi masyarakat. Dalam penyelesaian, perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini.
  • Identifikasi masalah atau mendata permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
  • Menentukan skala prioritas.
  • Menentukan sumber permasalahan.
  • Menentukan alternatifpemecahan permasalahan.
Sumber Pustaka: Yudhistira