Langkah-Langkah Aktif Dalam Memecahkan Berbagai Permasalahan Berkenaan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Langkah Aktif Dalam Memecahkan Berbagai Permasalahan Berkenaan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah



Dalam pembahasan mengenai hakikat otonomi daerah di atas, kamu telah mengetahui bahwa kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami hal tersebut, maka segala aspirRsi dalam upaya memecahkan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi.

Dalam hal permasal4han politik luar negeri dan pertahanan keamanan misalnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Sementara dalam hal yang kewenangannya berada pada pemer
intahan daèrah, aspirasi masyarakat dapat disampalkan. kepada DPRD. Dengan demikian, akan terjadi pembahasan dan penyelesaian masalah yang terfokus dan terkonsentrasi pada masing-masing tugas pemerintahan.



Ada beberapa masalah berkenaan dengan pelaks anaan otoromi daerah, balk secara internal, yakni dan dalam lembaga eksekutif (pemerintah) maupun secara eksternal, yaitu dan luar lembaga pemerintab. Masalah-masalah yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah disebabkan antara lain oleh
  1. Masyarakat kurang mengerti dan memahami arti pentingnya otonomi daerah;
  2. Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah;
  3. Masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah;
  4. Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahdaerah keberadaannya perlu ditingkatkan sehingga menjadi tenaga yang berkualitas;
  5. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa diberantas secara menyeluruh;
  6. Masih rendahnya sikap jujur dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan;
  7. Masih kurangnya keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap rakyat;
  8. Masih rendahnya etos kerja aparatur pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah sekaligus untuk melakukan Iangkah-langkah aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
  1. Adanya usaha yang lebih giat dalam menyosialisasikan keberadaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kepada segenap lapisan masyarakat;
  2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk berperan serta aktif di segala bidang kehidupan;
  3. Menggugah kesadaran masyarakat untuk berperan serta aktif;
  4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah sehingga menjadi tenaga yang berkualitas;
  5. Secara sungguh-sungguh menghindari perilaku KKN dan berusaha memberantasnya secara menyeluruh;
Sumber Pustaka: Ganeca Exact