Lunturnya Eksistensi Jati Diri Bangsa Dari Damapak Modernisasi Dan Globalisasi

Lunturnya Eksistensi Jati Diri Bangsa


Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antarnegara tentu berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri.

Kita ambil beberapa contoh.
  1. Berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dengan mudah tanpa dapat dikontrof oleh negaranya. Ide-ide, nilai, dan norma yang tidak jarang bertentangan dengan ide, nilai, dan norma masyarakat suatu bangsa dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi seseorang hanya dengan duduk di depan sebuah komputer. Gejala-gejala seperti itu dapat kita saksikan dan maraknya kasus kenakalan dan dekadensi moral remaja. Bila hal ini tidak direspon dengan baik. kita akan mengalami hilangnya generasi penerus bangsa (lost of generation) dan ini tentu adalah malapetaka bagi eksistensi bangsa.
  2. Di bidang ekonoini, masuknya perusahaan-perusahaan multinasional telah mematikan perusahaan dan usaha-usaha masyarakat.

Bagaimana tidak, dibandingkan produk perusahaan multinasional dengan harga jual yang murah, kemasan yang bagus, dan ditambah dengan tingkat konsumerisme masyarakat yang tinggi, produk-produk perusahaan nasional serta usaha kecil masyarakat jelas kalah bersaing. Akibatnya, banyak perusahaan nasional yang gulung tikar dan tingkat pengangguran semakin meningkat.

Para penganut neo Marxisme dan globalis pesiinis berpendapat bahwa perusahaan multinasional menggunakan kekuatan dengan tidak bertanggung jawab dan telah bertindak secara imoral dan ilegal dalam usahanya mencari laba. Perhatikan beberapa contoh berikut ini.
  1. Perusahaan Shell di Nigeria dan RTZ di Angola telah mengeksploitasi sumber daya alam dengan sangat ngawur dan tanpa perhitungan. Para penduduk ash sebagai peinilik tanah ditangkap dan, meskipun telah ada protes dari dunia internasional, di bawah todongan senjata api ehit lokal yang mewakili perusahaan multinasional in mereka diusir dan tanah mereka.
  2. Keadaan pabrik-pabrik yang memberikan gaji sangat rendah dikritik, terutama karena mempekerjakan anak-anak dan sangat eksploitatif jika dilihat dan gaji yang mereka terima.
  3. Perusahaan-perusahaan multinasional bertanggung jawab atas kerusakan ekologis di beberapa negara, inisalnya Nigeria.
  4. Perusahaan-perusahaan multinasional telah menolak bertanggung jawab dan tidak membayarkan uang tunjangan terhadap penduduk lokal yang tewas atau terluka saat bekeija. Ledakan di Bhopal, India di pabrik Union Carbide menewaskan 2.800 orang dan melukai 28.000 orang lainnya pada tahun 1984. Perusahaan tersebut tidak membayarkan kompensasl satu sen pun.
  5. Perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi selera dan pola konsumsi di negara berkembang secara negatif. Sebagai contoh, Nestle dikritik karena memasarkan susu bubuk untuk bayi dengan sangat agresif di daerah-daerah tanpa adanya akses air bersih. Perusahaan multinasional lain juga dikritik karena mengedarkan rokok dengan kadar tar yang tinggi, obat-obatan, dan pestisida yang sebenarnya di negara barat telah dilarang peredarannya karena dianggap membahayakan kesehatan.
  6. Terdapat buki bahwa perusahaan-perusahaan multinasional telah mencampuri keputusan politik internasional terhadap negara-negara berkembang dan membiayai kudeta iniliter terhadap peinimpin-peinimpin yang tidak mereka sukai.
  • Di samping itu, ketergantungan pembiayaan pembangunan pada utang luar negeri dan investasi asing telah menyebabkan lemahnya posisi tawar bangsa terhadap kekuatan asing. WTO, IMF, dan World Bank sebagai agen globalisasi yang telah menjembatani penyaluran utang luar negeri pada kenyataannya sangat mendikte kebijakan perekonomian negara. Tentu saja kebijakan tersebut lebih menguntungkan pihak asing dan menyebabkan semakin berkurangnya kontrol pemerintah terhadap perekonoinian negara.
Perusahaan-perusahaan multinasional sering kali mengancam akan menarik investasinya dan Indonesia jika pemerintah tidak berpihak pada mereka. Akibatnya, muncullah kebijakan deregulasi dan ketenagakerjaan yang pada kenyataannya menyengsarakan rakyat. Pemerintah memangkas berbagai pungutan pajak yang berakibat pada turunnya penerimaan pemerintah. Kompensasinya, pemerintah mengurangi subsidi-subsidi kepada masyarakat. Hal ini tentu berakibat pada turunnya tingkat kesejahteraan rakyat karena harga-harga barang melonjak dengan cepatnnya.

Di bidang ketenagakerjaan, sebagian besar undang-undang ketenagakerjaan tidak berpihak kepada para pekerja. Upah minimum yang sangat rendah ditambah lagi ancaman pemecatan tentu sangat menyengsarakan rakyat. Akibat lanjutnya adalah maraknya aksi-aksi demonstrasi dan kekerasan di tengah masyarakat. Kepekaan masyarakat terhadap persoalan ekonomi dan politik pun akan naik, penerimaan mereka akan agitasi atau hasutan propaganda kin juga akan meningkat.

Berkaitan dengan kebijakan perekonomian negara, pemerintah juga melakukan privatisasi BUMN yang pada satu sisi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan tersebut, namun pada sisi lain, menyebabkan memudarnya eksistensi bangsa di dalamnya. Bagaimana tidak, dalam kenyataannya sebagian besar saham BUMN yang diprivatisasi tersebut dikuasai oleh asing. PT. Indosat misalnya, sebagian besar sahamnya dikuasi STT dan Singapura. Akibatnya, aliran dana lebih banyak mengalir ke luar negeri.
Sumber Pustaka: ESIS