Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru Dan Dalam Pemerintahan Orde Lama

Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru Dan Dalam Pemerintahan Orde Lama



Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Setiap kebijaksanaan yang diambil pemerintah harus bersumber kepada landasan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 Dengan dikeluarkannya Dekret residen 5 Juli 1959, aturan dasar penyelenggaraan negara berganti dan UUDS menjadi UUD 1945. Pelaksanaan demokrasinya pun juga berubah, yaitu dan demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. 

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada saat mi juga masih men galami kepincangan-kepincangan. Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dan terjadi salah tafsir mengenai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang pelaksanaannya terdapat kesalahpahaman, yaitu demokrasi yang dipim pin oleh Sang Pemimpin, yaitu pemimpin besar revolusi.



Kondisi yang demikian dimanfaatkan oleh PKJ untuk menyusun kegiatan-kegiatan guna mengelabuhi rakyat. Dan puncaknya pada pemberontakan G-30-S!PKI yang hampir saja memb awa negara dan bangsa Indonesia kejurang kehancuran.

Dalam praktik konstitusi ternyata terdapat penyimpangan, yaitu sebagai berikut.
  1. Pengangkatan presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS No. III/MPRS/1966 yang bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945.
  2. Ketua lembaga tertinggi negara diangkat menjadi Menteri Koordinator yang kedudukannya sebagai pembantu presiden.
  3. Presiden membubarkan DPR dan diganti DPRGR.
Setelah terjadinya tragedi nasional, kemudian muncul kekuatan baru yang di sebut Orde Baru, yaitu suatu tatanan perikehidupan negara dan bangsa yang menginginkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru dapat disebut sebagai orde konstitusional, karena orde mi bertekat mewnjudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, maka disebut orde pembangunan. Orde baru bertujuan ingin menegakkan kehidupan bernegara dan kemasyarakatan yang konstitusional, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Pada masa ini demokrasi yang dipakai berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dapat disebut pula sebagai demokrasi Pancasila.

Sebagal realisasi dan pelaksanaan demokrasi mi adalah sebagai berikut.
  1. Dapat melaksanakan Pemilu sebanyak 5 (lima) kali penyelenggaraan.
  2. Dapat membentuk lembaga-lembaga negara sesuai dengan konstitusi.
  3. Dapat memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan konstitusi.
  4. Dapat menjalankan pola kepemimpinan nasional lima tahun.
  5. Dapat merubah dan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat terhadap perubahan partai politik, yaitu dan multipartai menjadi dua partai politik dan satu Golongan Karya.
Sumber Pustaka: Pabelan