Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi, Sumber Dana Dan Contohnya

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berikut ini adalah pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan prinsip, otonomi dan sumber dana.

Prinsip-Prinsip Otonomi



Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah, rakyat merasa lebih bertanggung jawab atas maju mundurnya suatu daerah. Namun, pemberian wewenang untuk mengatur daerah, tetap dalam kerangka negara kesatuan RI dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar otonom4 dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus diperhatikan. 



Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.
  1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah.
  2. Didasarkan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
  3. OtonOmi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten/kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
  4. Sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat dan daerah dan antardaerah.
  5. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi.
  6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur.

Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab


Otonomi daerah mesti dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas artinya kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan lain-lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan tumbuh dan berkembang di daerah. Bertanggung jawab adalah perwuj udan pertanggungj awaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah yang merupakan wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi.

Sumber Dana Pelaksanaan Otonomi Daerah


Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya mengandung konsekuensi bahwa daerah harus menggali segala sumber daya dan dana untuk keperluan daerah. Sumber dana keuangan daerah meliputi ha! berikut.
  • Pendapatan Ash Daerah (PAD)
  1. Pajakdaerah
  2. Retribusi daerah
  3. Pengelolaan Badan Usaha Mi!ik Daerah (BUMD)
  4. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
  5. Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah
  • Dana Perimbangan
  1. Bagian daerah dan penerimaan pajak
  2. Dana alokasi umum
  3. Dana alokasi khusus
  • Pinjaman daerah
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Contoh pelaksanaan otonomi daerah


Contoh nyata pelaksanaan otonomi daerah, yaitu
  1. Pemilihan kepala daerah ├Âleh DPRD
  2. Penyusunan APED oleh kepala daerah bersama DPRD
  3. Pengadaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan oleh daerah.
  4. Pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh daerah.
  5. Pemilihan kepala dusun atau kepala daerah oleh masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemda, dan sebagainya.
Sumber Pustaka: Yudhistira