Pemerintah Sebagai Pengatur Dalam Sistem Demokrasi Ekonomi Indonesia

Pemerintah Sebagai Pengatur Dalam Sistem Demokrasi Ekonomi Indonesia



Negara kita terkenal sebagai negara yang kaya raya sumber daya alam. Pemerintah tida bekerja sendiri dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, tetapi dibantu oleh sekto koperasi dan sektor swasta. Untuk itulah pemerintah mengatur bidang-bidang apa saja yan boleh dikelola oleh sektor koperasi dan sektor swasta, dan bidang apa saja yang tidak bole dikelola oleh sektor swasta dan sektor koperasi. Peranan pemerintah sebagai pengatur dalam bidang ekonomi terdiri dan 3 poin berikut.

  1. Menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua sector produksi yang cukup tinggi.
  2. Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak terkendali.
  3. Membangun modal sosial seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih harmonis.
Agar dapat mengatur roda perekonomian Indonesia sebaik mungkin pemerinta mengeluarkan berbagai kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturar Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang paling terkenal adalah kebijakan monete dan kebijakan fiskal.

Kebijakan Moneter


Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang mbertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Kebijaksanaan mi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Kebijakan Diskonto
Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan/jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga Bank Indonesia.
  • Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga kepada masyarakat. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar pemerintah akan menjual surat berharga, sebaliknya untuk menambah jumlah uang yang beredar pemerintah akan membeli surat berharga.
  • Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio)
Kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah cadangan minimum Bank Indonesia.
  • Kebijakan Kredit
Kebijakan pemerintah untuk mengaturjumlah uang yang beredar dengan cara pemberian kredit secara selektif. Langkah mi biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi.

Kebijakan Fiskal


Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiscal menyangkut aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.
  1. Aspek kuantitatif, yaitu menyangkut dana yang harus dikumpulkan/ditarik dan dana yang harus dibelanjakan.
  2. Aspek kualitatif, yaitu menyangkut jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi.
Sumber Pustaka: Yudhistira