Pengakuan Dan Jaminan Hak Asasi Manusia

Pengakuan Dan Jaminan Hak Asasi Manusia



Hak asasi manusia adalah hak pokok, hak dasar, atau hak pribadi. Jadi, hak asasi manusia berarti hak pokok yang dimiliki pribadi manusia secara kodrati. Maksudnya adalah hak yang dimiliki itu merupakan anugerah dan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia semenjak ia lahir. Maka hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan pribadi manusia. Hak asasi tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan sebagainya. Tiap orang menghendaki supaya hak-haknya dihormati dan dijamin serta dilindungi oleh negara.



Hak asasi manusia menurut PBB


Setelah berakhirnya Perang Dunia II, mulai tahun 1946 disusunlah suatu rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisaSi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rancangan piagam hak asasi mausia itu memuat tiga puluh pasal pengakuan akan martabat manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948 piagam tersebut diterima oleh –badan kerja sama antarbangsa (PBB) sebagai pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights). Sekalipun pernyataafl clunia tentang hak-hak asasi manusia tersebut belum merupakan perjanjiafl atau convention, tetapi semua anggota (PBB) secara moral berkewajiban melaksanakan isi pernyataan itu. Hal ini berarti pula bahwa negara anggota PBB mendapat kewajiban memasukkafl hak-hak asasi manusia ini ke dalam undang-undang dasar negaraƱya masing-masing.

Dalam alinea pertma Mukadimah, pernyataan hak asasi manusia sedunia itu dinyatakan sebagai berikut : “Hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan sent sekalian alam sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dan hakikatnYa. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya”. Salah satu prinsip hak-hak asasi manusia adalah setiap manusia mempuflyai hak menentukan nasibnya sendiri. Prinsip ini merupakan landasan yang kuat bagi bangsa-bangsa terjajah memperjuat1gkaul kemerdekaaflflYa. Dengan demikian diterimanya hak asasi manusia oleh PBB ini sangat membantU bangsabangSa yang terjajah untuk mencapaierdekaannya.

Hak asasi manusia di Indonesia


Di dalam negara merdeka, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh undang-undang, artinya hak-hak asasi itu dilindungi oleh negara. Negara menjainin hak-hak warga negaranya. Sejalan dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, maka untuk menjaga tata tertib masyarakat undang-undag maupun peraturanPett yang dikeluarkan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi tersebut. Hak asasi atau kebebasan dasar manusia dan kewajiban warga negara pelaksanaannya diatur dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupufl di dalam pasal-paSalflYa. Dalam membicarakan hak dan kewajiban warga negara, kita harus tetap berpijak pada landasan ideal negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan jaminan hak asasi manusia untuk mendapatkan tempat yang sewajarflya. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila didasarkan pada Pancasila.
  • Teori hak asasi manusia menurUt PancaSila
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercanturn dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila juga mencerininkan nilai-nilai dasar dan merupakan sumber ajaran kehidupap bagi bangsa dan n,egara Indonesia. Oleh karena itu, dalarn hubungaflnYa dengan ajaran hak asasi manusia, Pancasila mengajarkan hal-hal sebagai berikut.
  1. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam sernesta beserta isinya termasuk maĆ¼usia di dalamnya.
  2. Tuhan Yang Maha Esa mengatUr alarn semesta dengan hukum-Nya supaya tetap utuh, harmonis, dan sejahtera.
  3. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberkati-Nya dengan martabat yang luhur serta dengan hati nurani dan akal.
  4. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mendapat aiugerah berupa kehidupan, kebebasan, dan hak milik.
  5. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yakni:
    (1) berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya;
    (2) mencintai sesama manusia dan memelihara hubungan antarmanusia;
    (3) menghargai dan memelihara hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu sebagai prasyarat kehidupan;
    (4) menyadari dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku;
    (5) mencintai dan berbakti kepada orang tua, keluarga, dan guru;
    (6) menciritai, berbakti, dan mengabdi kepada tanah air, bangsa, dan negara;
    (7) mencintai serta membela keadilan dan kebenaran;
    (8) mencintai dan membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Pokok-pokok ajaran Pancasila ini menjadi nilai dasar dan moral dasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan manusia yang harmonis ditandai oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pribadi yang baik ialah pribadi yang menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia meinikul kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, manusia yang baik adalah manusia yang mampu menunaikan kewajiban-kewajiban hidupnya.
  • Hak asasi manusia dalam UUD 1945
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan tentang kewajiban dan hak warga negara. Ketentuan-ketentuan itu tersirat dan tersurat dalam batang tubuhUUD 1945 beserta penjelasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar pikiran tentang hak-hak asasi manusia sebagai berikut.
  1. Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan prinsip dalam meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan nasional dan kemerdekaan pribadi warga negara Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia dan pribadi warga negaranya memiliki kewajiban bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan nasional bersifat mengayoini kemerdekaan warga negara, segenap golongan, dan lapisan masyarakat.
  3. Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan prinsip pengakuan dan jaminan hak asasi kesejahteraan sosial dan ekonoini serta sosial buday.a bagi setiap warga negara.
  4. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perd amaian abadi, dan keadilan sosial. ini merupakan prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia atau menghormati kemerdekaan setiap bangsa di dunia, perd amaian hidup, dan kesejahteraannya.
  5. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, lembaga negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan deini hak-hak asasi warga negara.
Sumber Pustaka: PT. Pabelan