Pengertian Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia



Berikut ini merupakan konstitusi republik Indonesia

Syarat berdirinya negara


Kalian telah memahami bahwa bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. mi berarti bahwa secara defacto negara Republik Indonesia berdiri. Tetapi, secara dejure, yaitu menurut hukun ketatanegaraan, negara kita belum memenuhi syarat sebagai negara. Mengapa demikian?



Pada hakikatnya, berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat konstitutif dan syarat dekiaratif.
  • Syarat konstitutif, artinya syarat mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara. Syarat konstitutif melipuii tiga hal, yakni
  1. adanya wilayah,
  2. adanya penduduk atau rakyat, dan
  3. adanya pemerintahan yang berdaulat.
  • Syarat deklaratif, artinya syarat yang menerangkan adanya negara. Yang termasuk syarat deklaratif adalah adanya pengakuan dan negara lain.
Pada 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka, unsur wilayah dan adanya penduduk telah terpenuhi, namun syarat adanya pemerintahan berdaulat belum terpenuhi. Jadi saat itu presiden, wakil presiden, dasar negara, dan konstitusi atau UUD secara resmi belum ditetapkan. Baru pada 18 Agustus 1945 syarat adanya pemerintahan telah terpenuhi sesudah PPKI menetapkan, presiden, wakil presiden, dan konstitusi, yaitu UUD 1945 yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila.

Pengertian dan jenis konstitusi negara


Konstitusi adalah hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Aturan-aturan pokok, seperti dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga negara, dan hubungan antara warga negara dan negara dirumuskan di dalam konstitusi.

Konstitusi suatu negara ada dua macam, yaitu
  1. konstitusi tertulis yang disebut UUD, dan
  2. konstitusi tidak tertulis yang disebut konvesi.
Konstitusi tertulis dalam negara RI adalah UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada l7Agustus 1945.

Proses penyusunan konstitusi negara RI


Akhir tahun 1944 Jepang mengalami kekalahan terus menerus dan tentara Sekutu. Karena itu, Jepang mulai melunak dan mendekati pemimpin-pemimpin Indonesia agar membantu melawan Sekutu. Jepang memberi janji kemerdekaan pada 7 September 1944. Untuk mewujudkan itu maka akan dibentuk Dokuritsu Zyuunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI). Pada kenyataannya, baru pada 29 April 1945 BPUPKI dibentuk. Pada 28 Mei 1945 Dr. Radjiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua. Dalam upaya persiapan pembentukan negara, BPUPKI melaksanakan persidangan guna merumuskan dasar negara dan konstitusi negara bila Indonesia merdeka. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945.

Acara pokok sidang pertama adalah menyusun dasar negara Indonesia merdeka di kelak kemudian han. Terdapat beberapa usulan tentang konsep dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan dalam persidangan. Usulan itu muncul dan tokoh-tokoh berikut ini.
  • Mr. Moh. Yamin
Pada 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin mengajukan jima asas dasar negara yang berisikan sebagai berikut.
  1. Pen kebangsaan
  2. Pen kemanusian
  3. Pen ketuhanan
  4. Pen kerakyatan
  5. Kesejahteraan Sosial
Setelah berpidato ia menyampaikan usulan tertulis mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan tercantum rumusan lima asas dasar negara, yaitu
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusian yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  • Prof. Dr. Mr. Soepomo
Dalam pidatonya pada 31 Mci 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo mengemukakan lima asas dasar negara, yaitu
  1. Paham negara persatuan
  2. Perhubungan negara dan agama
  3. Sistem badan permusyawaratan
  4. Sosialisasi negara
  5. Hubungan antarbangsa yang bersifat Asia Timur Raya
  • Ir. Sukarno
Pada 1 Juni 1945 Jr. Sukarno mengajukan lima sila dasar negara. Lima sila yang kemudian diberi nama Pancasila itu berisi sebagai berikut.
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Pen kemanusian atau intennasionalisme
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang benkebudayaan
Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah, pada 1 Juni 1945 persidangan BPUPKI mengambil keputusan, yakni menyepakati Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia mendeka. Namun demikian, mengenai rumusan isi atau sila-silanya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
  • Panitia Sembilan
Untuk mengolah dan merumuskan usui-usui yang belum memperoleh kesepakatan, maka dibentuk Panitia Sembilan yang terdiri atas Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. Ahmad Saebardjo, Mr.A.A.Maramis, KR. Wachid Hasim, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakhir, dan Abi Kusno Tjakrosujoso. Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negaraPancasila yang berbunyi.
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusian yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Hasil kerja Panitia Sembilan, yaitu Piagam Jakarta selanjutnya dibahas dalam persidangan kedua yang dilaksanakan.pada 10-17 Juli 1945 dengan acara pokok, yakni membahas Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (RPHD) dan merumuskan Rancangan

Hukum Dasar (RHD). Secara lengkap sidang membahas sebagai berikut.
  1. Pemandangan Umum tentang Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Piagam Jakarta.
  2. Membentuk Panitia Perancang Hukum Dasar, Panitia Pembela Tanah Air dan Panitia Keuangan dan Ekonomi.
  3. Panitia Perancang Hukum Dasar membentuk Panitia Kecil dan Panitia Penghalus Bahasa.
  4. Panitia perancang Hukum Dasar menyampaikan hasil kerjanya yang diteruskan dengan pembahasan.
Sidang akhirnya menyepakati Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (RPHD) dan Rancangan Hukum Dasar (RHD).
  • PPKI
SeteLah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada 9 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyuunbi Inkai). Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, PPKI kemudian bersidang pada 18 Agustus 1945 dengan anggota menjadi 21 orang.

Hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.
  1. Menetapkan RPHD sobagai. Pembukaan Hukum Dasar (Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya dimuat rumusan Pancasila.
  2. Menetapkan RHD sebagai Hukum Dasar (Batang Tubuh UUD’45)
  3. Untuk sementara waktu presiden dibantu sebuah Komite, yakni Komite Nasional Indonesia Pusat.
Kedua ketetapan tersebut, yaitu Pembukaan Hukum Dasar dan Hukum Dasar atau batang tubuh selanjutnya dinamakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Setelah tersusunnya konstitusi negara yang didalamnya dimuat dasar negara, dalam maa persidangan selanjutnya PPKI melengkapi badan-badan negara guna menjalankan pemerintahan negara yang telah dibentuk.

Arti pentingnya konstitusi bagi negara


Sebagai hukum dasar, konstitusi memuat landasan penyelenggaraan negara, yaitu mengenai dasar negara, hubungan warga negara dengan negara, serta landasan kebijakan bagaimana negara mewuj udkan tuj uannya.

Dan penjelasan tersebut dapat dipahami arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara, yaitu
  1. sebagai hukum penyelenggaraan negara,
  2. sebagai landasan bagaimana negara harus dijalankan, dan
  3. sebagai dasar terhadap peraturan hukum di bawahnya.
Konstitusi di Indonesia disusun oleh lembaga negara yang berwenang, yakni lembaga konstitusi. Lembaga konstitusi yang pernah berperan dalam penyusunan konstitusi adalah BPUPKI dan PPKI, Konstituante, dan MPR.
  1. BPUPKI dan PPKI merumuskan dan menetapkan konstitusi pertama, yaitu UUD 1945.
  2. Konstituante adalah lembaga negara hasil pemilu tahun 1955 yang bertugas menyusun konstitusi sebagai pengganti UUD 1950, namun gagal. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka kita kembali ke UUD 1945.
  3. MPR adalah lembaga negara yang sejak 1973 menetapkan dan memiliki wewenang mengubah UUD.
Sumber Pustaka: Yudhistira