Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan



Indonesia adalah negara hukum. Demikianlah pernyataan yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Artinya, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, negera mi didasarkan kepada hukum yang berlaku. Ada dua bentuk hukum yang diakui di Indonesia, yaitu hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis adalah aturan di dalam masyarakat yang merupakan suatu kesepakatan bersama (konvensi). Hukum adat adalah salah satu contoh hukum tidak tertulis. Hukum tertulis diadakan sebagai pedoman peiiyelenggaraan negara yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Istilah peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian, yaitu khusus dan umum. Dalam arti khusus peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden atau yang kemudian dikenal dengan nama undang-undang. Contoh, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 3lTahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Dalam arti umum peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan yang dib√ľat oleh suatu lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat (untuk umum).



Akan tetapi, ada juga ahli yang membagi pengertian perundang-undangan ke dalam arti formil dan arti materiil. Dalam arti formil perundang-undangan adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberi kewenangan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. Dalam arti materiil perundang-undangan adalah peraturan yang isinya mengikat dan berlaku umum. Jadi, peraturan perundang-undangan meliputi semua peraturan yang mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah.
Sumber Pustaka: Yudhistira