Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik



Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.
  • Pada hakikatnya kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan public bertumpu kepada harapan, keinginan, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. mi berarti kebijakan publik dimanfaatkan untuk mengabdi kepada kesejahteraan masyarakat.
  • Masyarakat adalah subjek dan kebijakan publik. Artinya, masyarakatlah pelaksana serta tujuan diadakannya kebijakan publik.
  • Kebijakan publik tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan masyarakat.


Masyarakat dapat secara aktif ikut dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Contoh peran serta dalam proses penyusunan kebijakan publik antara lain sebagai berikut.
  1. Ikut menggunakan hak pilih dalam pemilu sebab pemilu akan membentuk wakil-wakil rakyat dan pemerintahan. Mereka itulah yang nantinya merumuskan kebijakan publik.
  2. Masyarakat mengadukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keinginan, tuntutan, atau aspirasi kepada pemerintah.
  3. Masyarakat mengajukan usulan-usulan dan alternatifpemecahan masalah yang akan dirumuskan menjadi kebijakan publik.
  4. Masyarakat turut memberi tanggapan atau masukan terhadap rancangan yang akan dirumuskan menjadi kehijakan publik.
  5. Lembaga swadaya masyarakat turut melakukan pengkajian masalah-masalah di masyarakat yang perlu dipecahkan dengan kebijakan publik.
Partisipasi nyata masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik, antara lain adalah ikut berperan sebagai pelaku pembangunan dengan kesadaran membayar pajaic tepat waktu, serta menaati segala produk perundang-undangan, dan sebagainya. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.memiliki arti penting, yaitu akan menghasilkan kebijakan publik yang bermutu. Ciri-ciri kebijakan publik yang bermutu adalah
  • bertolak dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat,
  • merupakan jawaban atas tuntutan keinginan atau aspirasi rakyat,
  • mengabdi kepada kepentingan umum, -
  • melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan
  • disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Kebijakan publik yang memenuhi kriteria tersebut akan mendapat dukungan dan masyarakat sehingga dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sumber Pustaka: Yudhistira