Peranan Pemerintah Dalam Permasalahan Tenaga Kerja

Peranan Pemerintah Dalam Permasalahan Tenaga Kerja



Pengangguran merupakan salah satu dan sekian macam masalah ketenagakerjaan dan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, seperti kualitas hidup menurun, meningkatnya angka kriminalitas, dan lingkungan kumuh. Menurut Keynes pengangguran tidak bisa dihapuskan, tetapi hanya bisa dikurangi. Pengurangan angka pengangguran dapat dilakukan dengan cara memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah angkatan kerja.

Perluasan kesempatan kerja menurut Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut.


  • Pengembangan industrialisasi, terutamajenis industri yang bersifat padat karya, yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja.
  • Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, sepertipembuatan saluran air, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan. Sedangkan penurunan angkatan kerja dapat dilakukan melalul program keluarga berencana (KB) dan Wajib belajar (Wajar) sembilan tahun. Selain hal tersebut, usaha mengurangi angka pengangguran dapat pula dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut.
  1. Pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirimkan angkatan kerja dan daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan atau ke negara yang membutuhkan tenaga kerja, seperti Malayasia, Singapura, dan negara-negara Arab.
  2. Pengembangan usaha sektor informal dan usaha kecil, seperti usaha pembuatan anyaman rotan, anyaman tikar, dan usaha perkebunan rakyat sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
  3. Pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, seperti melalui pemberian kursus keterampilan, pembinaan home industri, atau pembinaan kewirausahaan. Upaya mi diharapkan agar mereka tidak tergantung kepada lowongan kerja yang dibuka perusahaan lain, tetapi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.
  4. Mengadakan program transmigrasi, dengan upaya ni persebaran dan perluasan kesempatan kerja dapat ditingkatkan.
  5. Mendorong badan usaha-badan usaha untuk proaktif mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah.
  6. Mendirikan tempat pelatihan kerja, seperti Balal Latihan Kerja (BLK).
  7. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk mengefektifkan program life skills. Artinya, pelaksanaan pendidikan dengan berorientasi pada keterampilan, kecakapan, dan keahlian hidup yang berpokok pangkal pada lingkungan masyarakat sekitar sekolah, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompentensi atau kemampuan dalam menghadapi segala tantangan.
  8. Mengefektifkan pemberian informasi ketenagakerjaan melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja.
Sumber Pustaka: Yudhistira