Sebab-Sebab Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Perumusan Dan Pelaksanakan Kebijakan Publik

Sebab-Sebab Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Perumusan Dan Pelaksanakan Kebijakan Publik



Pada bagian awal telah dibahas bahwa hakikat otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Hal mi berarti, proses pemerintahan dan pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa rakyat tidak ikit aktif dalam perumusan kebijakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu.


  1. Kurangnya pemahaman tentang hakikat otonomi daerah, baik dan pejabat pemerintah maupun masyarakat. Kondisi mi menyebabkan pemerintah merasa paling berwenang dalam penyusunan kebijakan tanpa merasa perlu adanya masukan dan masyarakat. Demikian pula masyarakat bersikap acuh tak acuh dalam pelaksanaan kebijakan.
  2. Kurangnya sosialisasi atau penyebarluasan, baik dalam proses penyusunan maupun akan diterapkannya kebijakan publik.
  3. Kebijakan publik yang disusun tidak berpangkal kepada kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat dan kebijakan tersebut, maka mereka kemudian bersikap pasif.
Sumber Pustaka: Yudhistira