Makna Dan Jenis Pelaksanaan Disiplin Nasional Dalam Bidang Ipoleksos-Budhankam

Makna Dan Jenis Pelaksanaan Disiplin Nasional Dalam Bidang Ipoleksos-Budhankam



Disiplin nasional begitu luas dan berkaitan dengan bidang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional harus rncnuju pada tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien serta harus menghindarkan diri dan hambatan, tantangan, ancaman, dangangguan dan dalam maupun yang dan juan. Oleh karena itu pembangunan nasional haius diselenggaiakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerininkan berbagai aspek kehidupan bangsa secara utuh dan rnenyeluruh.

Terwujudnya disiplin nasional akan membina dan mendukung ketahanan nasional serta kemampuan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam pembangunan Tegaknya disipirn nasional akan menjadi baik dalam hidang Ipoleksos budhankam, apabila hal-hal berikut ini dapat dilaksanakan:



  • terbinanya ketahanan dalam bidang ideologi aitinya Pancasila sebagai ideology bangsa dapat memelihara persatuan dan kesatuan serta dapat menangkal nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa:
  • teibinanya ketahanan dalam bidang pohtik sehingga teiclpt’.nya polnik yang sehat dan diriainis;
  • teibinanya ketahanan dalam bidang ekonomi yakni terwujudnya stabilitas ekonomi yang sehat dan dinainis serta dapat mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata;
  • terbinanya ketahanan dalam bidang soial budaya, sehingga kehidupan sosial budaya yang dijiwai oleh kepnibadian nasional yang berdasarkan Pancasila, dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas maju dan sejahtera, selaras, serasi, dan seimbang;
  • terbinanya ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. yakni lahirnya kesadaran bela negara dan seluruh rakyat dalam memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara dan mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Bentuk terwujudnya disiplin nasional dan suksesnya pembangunan nasional diharapkan dapat membina hal-hal berikut ini.
  1. Pengendalian diri aparatur negara dan pemerintah di dalam rnenggunakan kewenangan dan kekuasaannya.
  2. Sistem perilaku demokratis konstitusional yang efektif dan efisien sehingga tujuan nasional dapat diwujudkan;
  3. Disiplin di kalangan masyarakat pada umumnya dan aparatur penyelenggara negara khususnya;
  4. Ketaatan bangsa Indonesia terhadap aturan-aturan hukum yang herlaku di negara kita maupun dunia internasional.

Wujud Disiplin dalam Era Reformasi Pembangunan



Disiplin nasional bidang ideologi. menuntut sernua warga negara Indonesia taat dan patuh terhadap ideologi Pancasila dan Hukum Dasar UUD 1945. Kita menyadari sepenuhnya bahwa Pancasila ialah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan dalarn kehidupan sehari-hari.

Demikian pula dengan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar atau konstitusi negara kita harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di Indonesia. Sebagai bangsa yang disiplin, bangsa Indonesia hams selalu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai moral yang termuat dalam Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Perundangan lainnya dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada dasarnya kehidupan politik merupakan upaya bersama untuk mencapai cita-cita nasional, yakni terwujudnya masyarakat adil rnakmur dan sejahtera merata, baik materiil maupun spritual. Dalam mengembangkan dan melaksanakan kehidupan politik, dituntut adanya semangat kekeluargaan. saling asah, asih, dan asuh, serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini berarti pula hahwa pelaksanaan kehidupan politik merupakan usaha bersama seluruh rakyat dan peinimpin-peinimpinnya yang didasari oleh semangat bekerja sama dan kekeluargaan.

Wujud Disiplin Kehidupan Politik


Peningkatan kedisiplinan dalam mengembangkan kehidupan politik di negara kita seharusnya berpedoman pada hal-hal berikut ini.
  1. Kehidupan politik di negara kita harus mencerminkan asas demokrasi yang bertitik tolak dan pemahaman kekeluargaan dan gotong-royong, serta kepentingan nasional yang harus diutamakan daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan.
  2. Pembinaan pers.atuan dan kesatuan bangsa adalah tujuan utama yang perwujudannya merupakan tanggungjawab dan upaya bersama dan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan rakyat.
  3. Pemerintahan negara dilaksanakan berdasarkan sistem dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 srta hukum yang tidak tertulis.
  4. Pemerintah negara dilalcsanakan berasaskan demokrasi sebagai penjelmaan kehendak rakyat melalui permusyawaratan/perwakilan.
  5. Pembinaan hukum nasional dan kehidupan politik harus diriainis yang berdasarkan kesadaran hukum yang mampu menjainin keadilan. kepastian. dan kekuasaan hukum sesuai dengan ketentuan perkembangan.
  6. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan politik didasari oleh kesadaran untuk ikut serta membangun masyarakat dan negara.
Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama