Dasar Hukum Kebebasan Berbicara Dan Mendapatkan Informasi

Dasar Hukum Kebebasan Berbicara Dan Mendapatkan Informasi



Kebebasan berbicara dan memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut selanjutnya dijamin dalam ketentuan perundangan dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin pemenuhan hak kebebasan berbicara dan informasi tersebut. Pengaturan hak berbicara dan mendapatkan informasi diatur dalam aturan berikut ini.


  • Pasal 28 UUD 1945
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkau pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Tap. MPR Nomor XVIL/MPR11998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Piagam Hak Asasi
Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 Pasal 20 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 21 Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segalajenis saluran yang tersedia.
  • Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2000 Pasal 14 ayat (1) dan (2)
 Pasal 14
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleb, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
  • Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1)
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Dengan adanyajaininan akan hak kebebasan berbicara dan infonnasi tersebut, warga negara mendapat perlindungan hukum serta bebas dan ancaman dan ketakutan dan pihak lain untuk berbicara dan mendapatkan informasi. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan penegakan danjaininan akan pelaksanaan hak-hak tersebut. Salah satu media bagi penyaluran kebebasan berbicara dan mendapatkan informasi adalah pers atau media massa. Agar dapat mel akukan perannya sebagai media peyaluran hak kebebasan berbicara dan informasi, perlu adanya kebebasan pers.

Kebebasan pers merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam demokrasi. Dalam negara demokrasi, pers yang bebas menjadi pilar keempat setelah lembaga eksekutif(pemerintah), lembaga legislatif (parlmen), dan lembaga yudikatif (badan peradilan). Pers yang bebas berfungsi sebagai lembaga mediasi di mana aspirasi rakyat yang tidak dapat diartikulasikan oleb lembaga formal dapat diartikulasikan melalui pers atau media massa. Deinikian juga kebijakan pemerintah atau kebijakan publik lainnya yang tidak dapat disosialisasikan secara cepat oleh lembaga inilik pemerintah, dapat disosialisasikan oleh media massa. Deinikianjuga halnya dengan fungsi kontrol pr1emen yang tidak dapat dijalankan secara maksimal, dapat ditutup dengan fungsi kontrol yang dijalankan oleh pers.

Dengan media massa, masyarakat dapat secara leluasa menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, serta menerima informasi dan berbagai sumber. Pers atau media massa dapat menjadi sarana bagi kebebasan berbicara dan informasi. Kebebasan berbicara merupakan salah satu hak dasar warga negara yang perlu dijamin dalam negara demokrasi. Kebebasan berbicara dan mendapat informasi dapat terjamin dengan adanya pers yang bebas atau adanya prinsip kebebasan pers.

Namun,kebebasan pers bukanlah kebebasan yang tidak ada batasnya. Pers yang bebas dan mandiri tidak boleh melanggar batas-batas privasi serta melanggar hak asasi pribadi. Pers dalam negara demokrasi perlu memiliki tanggung jawab dalam pemberitaannya dan bertanggung jawab terhadap publik tentang apa yang telah diberitakan. Pers yang memberitakan sesuatu secara tidak benar dapat dituntut oleh publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaannya. Tidak jarang berbagai pemberitaan yang dianggap merugikan dituntut, digugat, bahkan didemo oleh masyarakat. Masyarakat berhak
menilai dan menguji setiap pemberitaan.

Penyelesaian terhadap pers yang bermasalah dilakukan melalui jalur hukum. Kebebasan yang bertanggung jawab dan media massa pada akhirnya bergantung pada independensi dan profesionalisme para pekerjanya. Di samping itu, kelangsungan pers bergantung pada pengakuan publik secara umum atas sumbangannya dalam memajukan proses demokrasi dalam negara.
Sumber Pustaka: Sinar Grafika