Demokrasi Pancasila Dibandingkan Dengan Demokrasi Barat Dan Timur

Demokrasi Pancasila Dibandingkan Dengan Demokrasi Barat Dan Timur


Tentang demokrasi Panëasila yang telah diuraikan sebelumnya, bagi bangsa Indonesia tidak sedikit pun ada keraguan. Konsep demokrasi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, dan sosial budaya, dasar hukumnya jelas dan tegas, yaitu Konstitusi UUD 1945. Hal ini juga tercerinin dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan hidup bangsa Indonesia yang berpandangan hidup Pancasila. Nilai-nilai konstitusional dan pandangan hidup inilah yang telah melekat erat dalam praktik-praktik demokrasi Pancasila sehingga menimbulkan keyakinan kita akan keunggulan demokrasi Pancasila apabila dibandingkan dengan sistem deinokrasi yang lain.

Untuklebih memperjelas keyakinan kita akan hal tersebut, marilah kita amati dan bandingkan dengan pelaksanaan sistem demokrasi Barat dan Timur.


Demokrasi Barat


Di dunia Barat demokrasi berkembang di dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas, merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal yang menjunjung setinggi-tingginya hak-hak individu, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum.

Pada sistem pemerintahan liberal, negara dibatasi campur tangannya dalam urusan ekonomi, sosial kebudayaan, agama, dan sebagainya sehingga sah-sah saja keberadaan kapitalisme, free fight liberalisme (persaingan bebas), monopoli (penjual tunggal), atau monopsoni (pembeli tunggal). Tujuan yang hendak dicapai adalah menjainin kelangsungan hidup dan kebahagiaan setiap individu.

Hal ini bagi bangsa Indonesia tentu sangat bertolak belakang dengan cita-cita Prokiamasi 17 Agustus 1945 yang menginginkan adanya masyarakat yang bersatu, dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong serta musyawarah untuk mufakat. Masyarakat Indonesia menginginkan kelangsungan hidup dan kebahagiaan hidup bukan semata-mata untuk orang perseorangan (individu), tetapi kesejahteraan umum yang berkeadilan sosiallah yang kita dambakan bersama. Pantaslah kalau demokrasi liberal yang dulu pernah diterapkan (dipraktikkan) di Indonesia tidak cocok, bahkan banyak menimbulkan bencana dan malapetaka, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun terhadap stabilitas pemerintahan.

Demokrasi Timur


Demokrasi di dunia Timur didasarkan atas ajaran Karl Marx yang dikenal sebagai ajaran historis-materialisme (dialektika materialitisme). Demokrasi itu dianut dan dipraktekkan oleh negara-negara komunis yang melaksanakan pemerintahan totaliter. Di sini lembaga-lembaga demokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekuasaan ada di tangan sekelompok kecil pimpinan partai komunis yang mengendalikan seluruh kekuasaan negara, baik di bidang kekiiasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Negara mengatur dan mengontrol penuh atas sistem ekonomi (etatisme) sehingga hak pemilikan rakyat/perseorangan atas segala alat produksi tidak diakui. Tujuan negara dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, sama rata, dan sama rasa melalui diktator proletar yang ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang (eksekutif partai). Kondisi ekonomi rakyat tetap saja sebagai pihak yang dieksploitasi. Apalagi dalam bidang politik, rakyat hanya mengenal satu partai, yaitu Sentral Partai Kornunis.

Komunisme dalam mencapai tujuannya cenderung menghalalkan segala cara dan cenderung bersifat radikal-revolusioner (cenderung menggunakan kekerasan politik), serta bersifat atheis. Ajaran komunis yang pemah dibawa ke Indonesia, antara lain oleh Muso dan D.N. Aidit, telah membawa bencana tragedi nasional pada tahun 1965. Mereka dengan G 30 S/PKI-nya telah berkhianat terhadap bangsa dan negara dengan men g-coup d’etat pemerintah yang sah, membunuh rakyat dan putra-putra terbaik Indonesia di luar batas-batas perikemanusiaan, serta ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis.
Sumber Pustaka: Yudhistira