Pemilihan Terhadap Sikap Politik Dan Konsekuensinya

Pemilihan Terhadap Sikap Politik Dan Konsekuensinya



Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa sikap politik ialah kesiapan bereaksi dan warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Jadi, sikap politik bukan dan belum merupakan tindakan atau perilaku politik. Orang yang memiliki sikap politik belum dapat dipastikan ia melakukan perilak├╝ politik sesuai dengan sikap yang diambilnya. Misalnya, orang yang tidak setuju terhadap kenaikan harga listrik tidak mesti akan muncul tindakan penolakan, pemrotesan, perusakan, dan demonstrasi. Keadaan itu dapat terjadi karena faktor-faktor di luar dirinya. Orang yang bersangkutan tetap melaksanakan keputusan tersebut meskipun tidak setuju. Hal itu berarti perilaku politiknya berbeda dengan sikap politik dirinya. Dengan kata lain, sikap politik tidak dapat mencerminkan perilaku politiknya.



Karena dalam kehidupan politik banyak sekali keputusan dan kebijakan ataupun perubahan yang dikeluarkan oleh negara, warga negara perlu memberikan sikap politiknya. Kebijakan politik dapat menghasilkan sikap politik yang beraneka ragam dan setiap warga negara, inisalnya memberikan sikap yang radikal, liberal, moderat, status quo, reaksioner, atau konservatif. Setiap warga negara sesuai dengan penghayatannya terhadap objek politik melahirkan sikap politik yang berbeda-beda. Pilihan-pilihan terhadap sikap politik yang diambil tentu saja menimbulkan akibat atau konsekuensi yang berbeda. Meskipun sikap belum dapat mencerminkan perilaku dan tindakan politik yang dilakukan warga negara, sikap sebagai kecenderungan tingkah laku akan mudah sekali diajak atau digerakkan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan sikap yang telah diambilnya.

Seseorang yang bersifat reaksioner yang berarti selalu cepat menanggapi sebuah kebijakan pemerintah dan cenderung menolak, ia akan mudah sekali diarahkan untuk melakukan tindakan politik yang bersifat penolakan. Inisalnya, dengan demonstrasi menentang, gerakan anti-pemerintah, dan memboikot. Orang yang tidak setuju sulit untuk diajak melakukan gerakan yang bermaksud menyukseskan kebijakan tersebut. Sebaliknya, orang yang meiniliki sikap politik status quo pada umumnya telah puas dan mendukung kebijakan pemerintah maka akan mudah diikutsertakan dalam program penyuksesan kebijakan. Orang yang demikian akan sulit diajak melakukan kegiatan yang bermaksud menggagalkan kebijakan pemerintah.


Konsekuensi Sikap Politik



Warga yang bersifat konservatif cenderung sulit untuk diajak mengadakan perbaikan, perubahan, dan menanggapi sebuah kebijakan. Mereka telab cukup puas dan menerima keadaan yang ada karena keadaan itu telah menguntungkan dirinya dan mereka menganggap bahwa mengubah keadaan akan dapat membahayakan din dan mengganggu kesempatan hidup dan berusaha. Ada pula yang beranggapan bahwa perubahan yang terjadi justru akan membahayakan kehidupan bernegara. Hal itu bukan berarti bahwa orang yang konservatif tidak menginginkan perubahan. Mereka setuju terhadap perubahan yang dilakukan dengan terencana, meskipun beijalan lambat dan tidak merusak tatanan yang telah ada. Yang penting lagi adalah perubahan tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Hal itu berbeda dengan orang yang bersifat radikal atau moderat. Sikap status quo menolak mengadakan perubahan. Kelompok orang-orang itu biasanya menjadi lawan politik bagi mereka yang radikal dan moderat. Kaum status quo menjadi pendukung terhadap kebijakan atau keadaan yang ada. 2Mereka telah puas dan setuju serta berusaha mempertahankan keadaan. Berbeda dengan kaurn konservatif yang setuju terhadap perubahan, kelompok status quo tidak menginginkan perubahan serta berusaha menghalangi kelompok yang menginginkan perubahan.

Pada umumnya pemerintah selalu mengharapkan bahwa kebijakan politik yang dikeluarkan dapat diterima dengan sikap positif dalam wujud dul├žungan dan warga negara. Kebijakan pemerintah yang telah mendapat dukungan tentu saja akan memperkuat wewenang pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, negara mengharapkan warganya meiniliki sikap yang positif dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan. Namun, dalam negara demokrasi, warga negara berhak menentukan dan meinilih sikap politik yang akan diambil terhadap sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah. Berdasarkan pengetahuan dan penghayatan terhadap kebijakan politik tersebut, warga negara dapat bersikap setuju, tidak setuju, positif, negatif, menentang, menolak, mendukung, membiarkan, berdiam din, dan sebagainya.

Pilihan-pilihan terhadap sikap politik tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan bernegara bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memiliki hak dan peranan untuk mengarahkan segala kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah agar dapat kembali kepada rakyat dan demi kepentingan rakyat. Selain itu, mereka juga berhak menjaga agar kebijakan politik tersebut tidak disalahgunakan dan hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau pribadi penguasa.

Sikap-sikap politik yang diambil didasari atas kesadaran politik dan kepercayaan politik dan warga negara, yaitu apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak dan dipercayai sebagai kebijakan yang baik. Apabila sebuah kebijakan itu disadari dan dipercayai oleh warga negara sebagai suatu kebijakan yang baik dan deini kepentingan rakyat, warga negara akan melahirkan sikap mendukung kebijakan itu. Sebaliknya, apabila sebuah kebijakan dipercayai sebagai kebijakan yang hanya untuk kepentingan sekelompok orang untuk kepentingan penguasa saja, kepentingan sesaat, dan bukan kepentingan rakyat banyak, kemungkinan besar kebijakan itu akan diterima dengan sikap penolakan.
Sumber Pustaka: Sinar Grafika