Pendidikan Dan Perubahan Masyarakat Indonesia

Pendidikan Dan Perubahan Masyarakat Indonesia



Tumbuh dan berkembangnya kesadaran nasional telah dirintis oleh para pemuda yang sempat mengecap pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Golongan pemuda terpelajar mendirikan organisasi bercorak politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya, keagamaan, dan pendidikan. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional itu ditujukan bagi tercapainya Indonesia merdeka.

Pendidikan dan Perubahan


Usaha pendidikan bagi anak-anak di Indonesia untuk pertama kalinya diberikan pemerintah colonial Belanda tahun 1848. Kebijakan pemerintah colonial mendirikan sekolah bumiputera bertujuan untuk
menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil, murah, dan terdidik. Pada perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1863 Menteri Tanah Jajahan Belanda, Frans van de Putte berhasil mempercepat perkembangan sekolah dalam tiap residen. Sampai tahun 1866 tercatat jumlah murid bumiputera mencapai 16.805 orang dan bertambah menjadi 40.992 orang padatahun 1882.



Pelaksanaan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda mempunyai ciri-ciri khusus.

1. Penerapan prinsip gradualisme (berangsur-angsur, lambat, dan bertahap) dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak.
2. Sistem dualisme dalam pendidikan yang mendiskriininasikan pendidikan bagi anak Belanda dan pendidikan untuk buiniputera.
3. Pendidikan dilaksanakan dengan keterb√£’tasan tujuan, yakni menghasilkan pegawai adininistrasi Belanda.
4. Perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribuini sama sekali tidak ada. Masing-masing sekolah berdiri sendiri tanpa hubungan organis antara satu dan yang lain serta tanpa jalan untuk melanjutkannya.

Sejak dilaksanakan politik etis pada awal abad ke-20, ada upaya dan beberapa tokoh liberal Belanda, inisalnya Van Deventer untuk mengarahkan pendidikan bagi anak Indonesia deini pembebasan rakyat dan ketidakmatangan berdiri di atas kaki sendiri. Di lain pihak, kebutuhan akan tenaga-tenaga terdidik dan ahli telah mendorong pemerintah Hindia-Belanda untuk mendirikan sekolah-sekoiah secara berjenjang.
  • Pendidikan Tingkat SD
  1. Eerste Kiasse School (Sekolah Kelas Satu) bagi anak golongan bangsawan Indonesia dan pendidikan berlangsung antara 4—5 tahun.
  2. Twede Kiasse School (Sekolah Kelas Dua) untflk anak masyarakat biasa dan lama pendidikan 3 tahun.
  3. Volkschool (Sekolah Desa), lama pendidikan 3 tahun.
  4. Vervolgschool (Sekolah Sambingan), lanjutan dan Volkschool selama 2 tahun.
  5. SchakelSchool (Sekolah Schakel),jenis sekolah sambungan yang dapat dilanjutkan ke MULO. Lama pendidikan 5 tahun.
  6. Europese Lagere School/ELS (Sekolah Belanda), lama pendidikan 7 tahun.
  7. Hollands Inlandse School/I-uS (Sekolah Hindia-Belanda), lama pendidikan 7 tahun.
  8. Hollands Chinese School/HCS (Sekolah Cina), lama pendidikan 7 tahun.
  • Pendidikan Setingkat SLTP/SLTA
  1. Meer UitgebreidLager Onderwijs/ML/jQ.(Pendidikan Rendah Lebih Ekstensif), lama pendidikan 3-4 tahun.
  2. Algemene Iniddelbare School/AMS (Sekolah Menengah Umum) merupakan sekolah lanjutan dan MULO, lama pendidikan 3 tahun.
  3. Hogere Burgershool/HBS (Sekolah Menengah), lama pendidikan 5 tahun.
  4. Kweek School/KS (Sekolah Guru), lama pendidikan 6 tahun.
  • Pendidikan Tinggi
  1. Opleiding School voorlnlandseAmbtenaren/OS VIA (Sekolah Pendidikan Pegawai Pribuini).
  2. School tot Opleiding van Indishe Artsen/STO VIA (Sekolah Kedokteran Jawa).
  3. Rechts Hooge School/RHS (Sekolah Hakim Tinggi).
  4. Technische Hooge School/THS (Sekolah Teknik Tinggi).
Kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang-jenjang di atas hanya dinikmati sebagian kecil anak Indonesia yang mempunyai intelektual, motivasi, dan keuangan cukup. Segala upaya ditempuh pemerintah Hindia-Belanda untuk mempersempit kesempatan belajar dan mengusahakan pendidikan serendah atau selambat mungkin. Sistem gradualisme pendidikan memang dijalankan secara ketat, tetapi politik etis di bidang edukasi ini justru telah melahirkan kaum intelektual minontas yang sangat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial.
Sumber Pustaka: Yudhistira