Sikap Politik Bangsa Indonesia Terhadap Luar Negri Dan Contohnya

Sikap Politik Bangsa Indonesia


Sikap politik warga negara belum tentu memunculkan tindakan yang sesuai dengan sikapnya. Misalnya, orang yang tidak puas dengan adanya tempat hiburan malam belum tentu akan bertindak merusak atau menghalang-halangi orang untuk masuk ke tempat hiburan tersebut. Orang yang menolak tarif parkir belum tentu tidak mau membayar parkir. Namun demikian, orang yang memiliki sikap politik negatif akan mudah diajak untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan sikap politik negatif dan sulit diajak berbuat mendukung kebijakan yang tidak disetujuinya tersebut.

Misalnya, sekelompok warga yang tidak setuju pembangunan waduk di daerahnya akan mudah sekali diajak demonstrasi menentang kebijakan tersebut, dah mereka akan sulit diajak berpartisipasi menyukseskan pembangunan waduk di daerahnya itu. Sebaliknya, masyarakat yang menyambut baik pengadaan penerangan jalan akan mudah diajak serta mengawasi dan memelihara lampu-lampu penerangan dan tidak mudah digerakkan untuk mencuri atau merusak penerangan jalan tersebut.



Masyarakat Indonesia sekarang ini banyak sekali melakukan tindakan-tindakan sebagai cerminan dan sikap politiknya. Saat ini bangsa Indonesia sedang berada pada periode atau masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998. Pada masa reformasi ini bangsa Indonesia mulai merasakan adanya kebebasan, keterbukaan, dan semangat demokrasi yang sebelumnya tidak banyak diperoleh warga negara. Salah satu kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam menyampaikan sikap politiknya berkenaan dengan hal-hal yang dikeluarkan penyelenggara negara.

Banyak sekali kelompok masyarakat Indonesia yang melakukan berbagai perilaku politik untuk mengaktualisasikan sikap politik yang dimiliki. Kelompok pekerja yang tidak menyetujui kebijakan perusahaan segera melakukan demonstrasi atau aksi mogok tnakan. Mahasiswa yang tidak setuju atas pemberlakuan SPP baru segera melakukan aksi pawai dan unjuk rasa. Sekelompok petani yang tidak puas terhadap kebijakan harga gabah melakukan demonstrasi. Ada pula masyarakat yang setuju terhadap Undang-Undazg Anti Korupsi segera melakukan aksi dukungan atau pawai.

Pada masa reformasi ada sebagian warga negara yang memiliki sifat radikal, yaitu selalu bersifat menolak atau menentang segala kebijakan pemerintah apa pun maksud kebijakan itu dengan dalih kebebasan dan keterbukaan. Namun, sikap demikian berkaitan dengan kepercayaan warga terhadap pemerintahnya. Sikap yang radikal terjadi karena kesadaran politik yang tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintahnya sangat rendah d,an tidak puas. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintab bukanlah dengan menekan atau mengusir warga negara yang bersikap demikian, melainkan pemerintah berusaha agar sedapat mungkin mendapat kepercayaan politik yang semakin tinggi dan warganya. Pernenintah mengusahakan terwujudnya keadaan yang dapat membeni kepuasan kepada warganya sekaligus mengadakan perubahan ke arah yang sernakin balk menuju tujuan bersama. Sernakin tinggi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah maka pemerintah akan semakin sah dan mendapat dukungan dan warganya, termasuk dukungan atas kebijakan yang dikeluarkan.

Selain hal di atas, masa reformasi juga ditandai dengan sernangat berdemokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Semangat tersebut diwujudkan dengan keinginan bersarna untuk menciptakan pemerintahan dan negara demokratis, yaitu yang dasarpenye1enggaran dan tujuan bernegaranya didasarkan pada kehendak rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dalam negara, dan segala kebijakan berasal dan rakyat, oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Demokrasi menjadi sikap politik bangsa Indonesia, artinya bila ingin menegakkan pemerintahan dan negara demokrasi maka warga negara penlu merniliki sikap politik yang demokratis.

Ciri-cini sikap politik yang demokratis, antara lain sebagai benikut:
  1. bersikap menghargai perbedaan dan keanekaragaman;
  2. bersikap kritis, konstruktif, dan inisiatif;
  3. bersikap kemandirian dan kompetitif;
  4. bersikap koinitmen dan tanggung jawab atas pilihannya;
  5. bersikap santun dan anti kekenasan;
  6. bersikap pengendalian din;
  7. bensikap terbuka dan toleransi;
  8. bersikap bekerja sama saling ketergantungan.
Sikap-sikap demikian perlu dirniliki oleh warga negara yang menginginkan tetap tegaknya negara demokrasi. Narnun, sikap dernokratis tersebut hendaknya dilandasi oleh kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan yang balk pula dan wanga negana terhadap pemerintah dan negaranya. Di samping itu,juga didasari oleh loyalitas atau kesetiaan kepadanegananya. Dengan memiliki kesadaran politik yang tinggi, kepercayaan kepada pernerintah, dan sifat loyal kepada negara, sikap politik demokratis dapat mendukung kebenadaan dan kelangsungan negara. Maka orang yang demikian, apabila ada kebijakan politik yang dirasakan merugikan masyarakat, bukannya menolak, melainkan ditanggapi, dikritisi, senta diberi usulan perbaikan. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang menguntungkan masyarakat, kebijakan itu akan diterima serta didukung pelaksanaannya.

Negara demokrasi amat mengharapkan adanya kesadai-an politik yang tinggi dan warganya sekaligus kepercayaan yang tinggi pula dari warga negara. Selain akan memunculkan sikap politik yang akan mendukung kebijakan yang baik, dua hal tensebut akan bersifat mempertanyakan dan memberi usulan perbaikan atas kebijakan yang menyimpang. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan wanga rendah, akan rnudah muncul sikap apatis, masa bodoh, pasnah, dan sikap serba menolak atas segala kebijakan yang ada. Sikap demikian akan menugikan negana karena pernenintah tidak dapat memahaini secana jelas apa yang menjadi keinginan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sikap yang dernikian juga memungkinkan pemenintah mengeluankan kebijakan yang bersifat menugikan masyanakat.

Kesadanan politik dan kepercayaan warga negana yang baik dapat menghasilkan sikap politik yang mendukung, konstnuktif, kneatif, dan kritis. Oleh karena itu, negãra benusaha agar warganya memiliki kesadaran politik yang tinggi dan kepencayaan politik yang baik terhadap pemerintah.
Sumber Pustaka: Sinar Grafika