Latar Belakang Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Beserta Perkembangan Dan Komisinya

Gabungan Politik Indonesia (GAPI)



Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan sitilasi. Gerakan-gerakan nonkooperatif jelas tidak mendapat jalari, sedang gerakan kooperatif pun hams ada di bawah persetujuan pmerintah Hindia Belanda dan kerajaan Belanda. Oleh karena itu, rupanya masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan lewat Dewan Rakyat. Partai-partai politik masih ada kesepakatan untuk melakukan aksi bersama sehingga muncul apa yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonoini meskipun masih ada dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.



Petisi yang ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tiong dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dan jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian mengatakan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya dengan peminta-minta yang ininta dikasihani, sedangkan yang lain mengatakan petisi itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan pada saat yang tidak tepat, karena ada masalah-masalah lain yang lebih besar dan sedang dihadapi.

Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih banyak menyetujui petisi itu, tetapi pemerintah menganggap masih terlalu prematur dan otonoini yang diusulkan dianggap tidak wajar. Dengan kata lain, pemerintah tidak menginginkan adanya perubahan yang dianggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. Makin majunya tuntutan para nasionalis membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan dan pemerintah masih memegang kuat paternalismenya sehingga dapat diramalkan bahwa Petisi Sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menganggap bahwa petisi harus disebarluaskan ke tengah masyarakat. Pada tahun 1938 banyak diselengg arakan rapat untuk mendukung petisi itu. Rapat-rapat itu merupakan suatu usaha gigih yang dilakukan para nasionalis waktu itu.

Latar Belakang Berdirinya GAPI


Keputusan penolakan Petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Lebih-lebih kalau dilihat dan lamanya petisi itu menggantung sampai dua tahun baru diberitahukan penolakan, yang sudah barang tentu mengecewakan barisan nasional. Hal ini jelas melemahkan semangat mereka dan ada tanda-tanda teiadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kegagalan itu karena kemauan kita kurang kuat. Namun perlu dilihat mengapa kegagalan itu tidak menimbulkan reaksi di pthak pergerakan secara jelas. Memang perlu diketahui bahwa saat itu kekuatan pemukul pergerakan sedang dalam keadaan terikat dan sudah tidak bebas lagi mengayunkan tangannya secara bebas. Mereka hanya mau menerima kenyataan dan menerima keadaan mengenai kelemahan sendiri sambil mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Aksi secara besar-besaran tidak tampak dan PPPKI yang sudah ada ternyata tidak mampu menyusun kekuatan baru.

Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, M.H Thamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dan Parindra, Gerindo, Persatuan Ininahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII. Dan banyaknya partai yang tergabung jelas bahwa organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional baru yang lebih efektif dan pada bergerak sendiri-sendiri. Itu semua adalah dorongan dan dalam yang ingin membentuk wadah bersama guna memobilisasjkan kekuatan massa, sedangkan dorongan dan luar berupa ancaman perang yang segera timbul karena Jepang sudah bergerak ke Selatan. Keila sama ini dapat direalisasikan jika rakyat Indonesia diberi hak-hak baru.

Perkembangan GAPI


GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Jika tuntutan GAPI itu diluluskan oleh pemerint,ah, CAPT akan mengajak seluruh rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap pemerintah karena penolakan Petisi Sutarjo. Pada tanggal 24 Oktobe 1939 CAPT membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan CAPT selanjutnya dilakukan oleh KRI dengan mengadakan kongres-kongres. “Indonesia Berparlemen” tetap
merupakan tujuan utama CAPT selain memajukan masalah-masalah sosial ekonomi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resini, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan dan’bendera Merah Putih menjadi bendera Indonesia. Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi CAPT dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai. Untuk ini semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk Komisi Visman. Meskipun deinikian CAPT terus menempuh deini tercapainya “Indonesia Berparlemen”. Jelas bahwa CAPT benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang mengingirikan neara yang berdiri sendiri.

Untuk lebih mengefektifkan perjuangan CAPT, KRI yang sudah ada itu diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14 Septermber 1941. MRI dianggap badan perwakilan segenap rakyat Tndonesia yang akan mencapai kesentosaan dan kemuliaan berdasarkan demokrasi. Kepentingan rakyatlah yang harus didahulukan di berbagai bidang. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah CAPT. INIAT, dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan Federasi Serikat Sekerja dan Pegawai Negeri.

Setiap organisasi yang menjadi wadah federasi partai politik mempunyai organ-organ pelaksanaan. Hal ini dapat dibanding-bandingkan antara PPPKT dengan kongres Indonesia Raya, GAPT dengan KRT, dan Dewan Pimpinan dengan MRT. Organisasi yang terakhir ini dipandang sebagai bentuk yang paling maju karena di dalamnya tergabung tidak hanya organisasi politik, tetapi juga organisasi sosial dan keagamaan. Peinilihan Pengurus Dewan Pimpinan yang diadakan pada bulan November 1941 meinilih Mr. Sartono sebagai ketua. Persiapan ke arah kongres MRI bulan Mei 1942 sudah dilakukan. Seperti biasanya organisasi yang federatif tidak mampu bertahan lama karena didalamnya terdapat perbedaan pendapat maka satu persatu keluar dan federasi itu. Bulan Desember 1941, PSII keluar dan CAPT. Meskipun deinikian organisasi ini menghadiri kongres Rakyat Indonesia di Yogya pada tanggal 13 September 1942 yang juga didukung oleh MTAT, PVPN, Kongres Perempuan Tndonesia, Tsteri Tndonesia, Perti, PSTT, Parindra, Cerindo, Pasundan, PTT, PPKI, PAT, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, dan Taman Siswa yang semuanya mendukung pendirian MRI.

Komisi Visman


Satu-satunya kaum nasionalis yang dipenuhi oleh pemerintah ialah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret i941 Panitia bertugas menyelidiki sampai di mana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat menjengkelkan karena hasil yang dicapai komisi itu adalah keinginan orang-orang Tndonesia yang hanya menginginkan bahwa Tndonesia masih tetap dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda. Dengan kata lain, sebenarnya Komisi Visman inipun juga tidak memuaskan dan boleh dikatakan bahwa komisi ini hanya sekedar memberi angin kaum nasionalis dan tidak sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia.
Sumber Pustakia: Erlangga