Menghargai Sistem Politik Negara Lain

Menghargai Sistem Politik Negara Lain



Sistem politik merupakan satu kesatuan yang erat dengan berbagai faktor lainnya. Jika warga negara dapat melihat proses politik dalam pengambilan keputusan, hal itu merupakan suatu kebijakan lembaga kepentingan umum. Dengan mempelajari sistem politik suatu negara. kita akan menyadari dan memahaini makna pentingnya ikut serta secara aktif dalam kehidupan bernegara.

Setiap negara mempunyai ideologi yang berbeda-beda. Demikian pula, setiap negara tidak akan terlepas dan politik masing-masing. Hal itu bergantung pada pandangan hidup rakyat dan negaranya, serta dasar negaranya. Kadangkala ada juga negara yang antara pandangan hidup rakyat dan dasar negaranya berbeda sehingga di dalam negara tersebut sering terjadi masalah. Ideologi politik akan mempengaruhi sikap politik dan negara tersebut dan rakyatnya. Oleh karena itu, kehidupan sistem politik suatu negara tidak bisa dan tidak harus disamakan dengan sistem politik negara lain.



Seperti halnya di Indonesia dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis tidak bisa sekadar mengadopsi apa saja yang berlaku di Amerika Serikat atau negara-negara lain. Karena pada dasarnya, masing-masing negara meiniliki pandangan politik yang berbeda sesuai dengan perkembangan sejarahnya.

Demokrasi Päncasila scring dibedakan dengan dcmokrasi Barat dan demokrasi. Timur. Untuk memahaini perbedaan itu. kita perlu memahaini terlebih dahulu pengertian demokrasi Barat dan demokrasi Timur.

Demokrasi Barat


Demokrasi Barat ditemukan di negara-negara Eropa Barat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Denmark, Swiss, dan Italia. Selain itu, Amerika Serikat pun menjalankan demokrasi dan bahkan sering disebut sebagai negara yang paling berhasil mewujudkan ajaran demokrasi Barat. Demokrasi Barat disebut juga demokrasi liberal karena pelaksanaannya didasarkan pada ajaran kebebasan atau liberalisme. Selain itu, demokrasi di negara-negara Barat juga diwarnai oleh ideologi sosialisme.

Liberalisme mengandung prinsip-prinsip moral. p01 itik, dan ekonoini yang dipergunakan oleh para pendukungnya untuk mengatur kehidupan bersama. Prinsip moral liberalisme, yaitu pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Prinsip politik liberalisme mencakup pengakuan atas hak-hak politik utama manusia, seperti hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, hak memutuskan bentuk negara yang akan dibangun, serta hak menentukan kebijaksanaan pemerintahan yang harus dijalankan. Dalam bidang politik, liberalisme mengutamakan kebebasan rakyat dan orang per orang.

Menurut Hendry B. Mayo , demokiasi Barat dilandasi oleh sejumlah nilai. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam pelaksanaan demokrasi di negara-negara Barat. Beberapa nilai demokrasi Barat tersebut ialah sebagai berikut:
  1. menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga;
  2. menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai;
  3. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
  4. membatasi penggunaan kekerasan sampai seininimal mungkin;
  5. mengakui dan menganggap wajar adanya keberagaman dalam masyarakat, seperti keanekaragaman pendapat dan kepentingan;
  6. menjamin tegaknya keadilan.

Demokrasi Timur


Pelaksanaan demokrasi Timur ditemukan di negara-negara Eropa Timur, yang dulu dikenal sebagai negara-negara komunis. Negara-negara komunis itu kini telah terpecah belah setelah ideologi komunis ditinggalkan oleh rakyat negara yang bcrsangkutan. Sejak itu, terjadi peinisahan dan pembentukan negara baru oleh kelompok-kelompok masyarakat yang semula berada dalam satu wadah negara komunis.

Pemerintahan komunis sebcnarnya tidak bersifat demokratis. Namun demikian, pemerintah atau rakyat negara yang bersangkutan selalu menyebut bahwa pemerintahan negara mereka adalah demokrasi. Mereka menyebut sistem pemerintahannya dengan nama demokrasi rakyat (people democracy) atau demokrasi sosialis (socialist democracy). Demokrasi rakyat atau demokrasi sosialis, pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan berdasarkan ajaran Karl Marx (Marxisme) atau komunisme. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme antara lain sebagai berikut:
  1. monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keanekaragaman dalam masyarakat;
  2. kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yakni untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas;
  3. negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat negara seperti polisi. tentara, dan kejaksaan, dipergunakan untuk mewujudkan komunisme.
Apabila kita sudah mernahaini perbedaan-perbedaan yang ada, suatu hal yang terpenting ialah bagaimana kita sebagai warga negara mampu menerima setiap perbedaan dan berusaha semaksimal mungkin mampu mengetahui, mengerti, menyadari akan pentingnya sikap politik yang positif untuk mencapai tujuan negara.
Sumber Pustaka: Ganeca Exact