Partai Indonesia Pada Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia

Partai Indonesia Pada Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia



Adanya permohonan naik banding yang diumumkan oleh Dewan Hakim tanggal 17 April 1931 berarti PNI membubarkan diri walaupun pemerintah secara tidak langsung menyatakan bahwa PNI sebagai partai terlarang dan membubarkarinya tetapi jelas bahwa ia akan menghadapi kesulitan bagi eksistensinya. Sartono segera mengorganisasikan kongres luar biasa dan akhirnya membentuk panitia pendiri partai baru yang terdiri dan Sartono, Manadi, Sukeini, Suwiryo, dan Angron Sudiio. Oleh karena itu pada tanggal 1 Mei 1931 diumumkan pendirian Partindo di bawah pimpinan Sartono. Partindo merupakan kelanjutan dan PNI yang telah dibubarkan dan Sartono mengharapkan agar anggota PNI masuk kembali dalam Partindo.

Tujuan Partindo adalah untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia Merdeka dan kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan seluruh bangsa Indonesia. Konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dan Ir. Soekarno diterima sebagai cita-cita yang akan dituju oleh Partindo. Realisasi perjuangan Partindo tetap dengan cara nonkooperatif.



Partindo menyelenggarakan kongresnya pada tanggal 15-17 Mei 1932 di Jakarta. Ir. Soekarno belum menjadi anggota partai, tetapi dia memberikan pidato singkat di dalam kongres dan muncul slogan-slogan seperti “Indonesia Merdeka Sekarang”, “Imperialisme”, “Menen tang Kebangsaan “, “Asas-asas Partai Indonesia Menentukan Nasib Sendiri”, “Persatuan Indonesia”, dan “Kerakyatan dan Kebangsaan “. Walaupun Sartono juga salah seorang mantan peinimpin PNI yang menjadi sponsor berdirinya PPPKI, tetapi Sartono menolak untuk menggabungkan Partindo ke dalam PPPKJ. Ta ingin agar yang tergabung dalm PPPKJ hanya partai-partai nonkooperatif saja. Sartono selaku pucuk pimpinan Partindo mengatakan dalam kongres itu bahwa Partindo adala}i partai politik yang menghendaki kemerdekaan
Indonesia yang didasarkan atas prinsip menentukan nasib sendiri, kebangsaan, menolong din sendiri, dan demokrasi. Partindo dimaksudkan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya untuk lapisan tertentu, seperti organisasi Iainnya. Partindo menekankan perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh.

Ir. Soekarno tidak berhasil mempersatukan dua organisasi yang berbeda pendapat dan berbeda prinsip perjuangan tersebut. Walaupun Partindo mempunyai kelemahan, tetapi Soekarno meinilih masuk partai itu. Soekarno diberi kelonggaran untuk melakukan agitasi dan mengembangkan kegiatan politiknya. Ta berupaya keras untuk menyatukan partainya yang telah menjadi dua itu, namun tidak berhasil.

Setelah Ir. Soekarno masuk Partindo, ia kemudian menjadi ketua cabang Bandung. Ta berusaha keras untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya dan. sangat penting baginya melakukan pembentukkan kekuatan massa. Mobilisasi massa adalah salah satu kekuatan yang mampu menghadapi kolonialisme. Aksi massa merupakan tindakan spontan dan massa yang tidak dapat dihidupkan atau dimatikan oleh keinginan beberapa gelintir manusia saja. Pada waktu ia meinimpin cabang Bandung, anggotanya baru mencapai 226 orang (Agustus 1932), tetapi pada bulan Juni 1933 anggotanya telah mencapai 3762 orang. Anggota Partindo terus meningkat, hal ini berkaitan usaha Ir. Soekarno dan peinimpin-peinimpin lainnya dengan menjadikan pidato sebagai alat propaganda di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu, Ir. Soekarno banyak menulis artikel-artikel di surat kabar.

Pada kongres Partindo bulan Juli 1933, Ir. Soekarno memperjelas konsep Marhaenisme. Pada dasarn5ra Marhaenisme menolak analisa kelas dan PNI Pendidikan dan lebih menyukai perjuangan membela rakyat kecil serta menekankan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk marhaen atau rakyat kecil yang berjumlah hampir 95 persennya. Jumlah Marhaenisme dijabarkan kembali menjadi 9 tesis yang pada dasarnya mempunyai kandungan yang lebih luas dan mencakup seluruh rakyat kecil yang memperjuangkan sosio-nasiona1ism dan sosio-demokrasi.

Pengawasan pemerintah terhadap Partindo semakin ketat, seolah-olah sebagai persiapan untuk bertindak lagi seperti apa yang dulu dijalankan terhadap PNT. Pada tahun 1933 dikeluarkan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo. Puncak dan tindakan pemerintah adalah penangkapan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1933. Berdasarkan hak-hak istimewa dan Gubernur Jenderal de Jonge, Ir. Soekarno dibuang ke Ende, Flores. Di samping itu hak bersidang makin dipersempit, maka atas tindakan pemerintah iti Partindo hanya dapat membela din melalui tulisannya dalam surat kabar. Dalam sebuah tulisan Sartono menyampaikan: selama pena kita masih berpucuk, kita akan tetap mendengungkan suara kita dan akan menentang segala hasu tan yang ditujukan kepada pergerakan kemerdekaan nasional.

Kita harus mempersatukan jiwanya mau pun kekuatannya.” Sejak penangkapan dan pembuangan kembali Ir. Soekarno, ruang gerak partai politik makin sempit. Partindo yang akan menyelenggarakan kongresnya tanggal 30-31 Desember 1934, dengan cepat dilarang pemerintah. Untuk mengendorkan tekanan dan pemerintah terhadap Partindo organisasi itu keluar dan PPPKJ, tetapi ternyata pemerintah masih bertindak keras. Dan dalam sendiri, Partindo merasa terpukul dengan keluarnya Ir. Soekarno (Oktober 1933). Namun Partindo berjalan terus sampai tidak dapat bergerak dan akhirnya Partindo membubarkan din pada tanggal 18 Nopember 1936. Dan hal ini merupakan babak baru bagi perjuangan nasional dalam menghadapi pemerintah kolonial.
Sumber Pustaka: Erlangga