Pemahaman Tentang Demokrasi Indonesia

Pemahaman Tentang Demokrasi Indonesia



Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama lebih dan setengah abad berdirinya Republik Indonesia ternyata bahwa yang menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana dalam masyarakat yang plural (majemuk). yang beraneka ragam budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.

Pada intinya, masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistern politik yang mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, serta menentukan karakter bangsa (nation character building) dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan tirnbulnya diktator, apakah yang bersifat perorangan, partai politik, atau kelompok.



Demokrasi yang secara umum diartikan sebagai pemerintahan rakyat, telah memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam pemerintahan ini rakyat sangat memegang peranan dan lebih berfungsi sebagai subjek pemerintahan daripada hanya sebagai objek.

Di dalam demokrasi terkandung kepentingan individu, kelompok, dan publik (masyarakat umum). Oleh karenanya, latar belakang sosial budaya masyarakat akan sangat menentukan bagaimana proses demokrasi berlangsung. Bagi bangsa Indonesia, faktor keseimbangan dalam melihat pentingnya individu sebagai unsur masyarakat dan masyarakat hanya akan ada karena adanya individu. Keduanya dianggap sebagai dua entitas yang berhubungan dan diharapkan terus berlangsung secara fungsional. Pada umumnya, demokrasi sering dicirikan oleh unsur-unsur. Yang disebut sebagai soko guru demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, pernerintahan berdasarkan persetujuan dan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, diakuinya hak-hak minoritas, jaininan terhadap HAM, peinilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, pembatasan pernerintahan secara konstitusional, pluralisasi sosial, ekonoini, dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Dalam praktiknya, jiwa demokrasi diharapkan akan dapat dilaksanakan selaras dengan jiwa falsafah dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oleh karenanya, konsepsi demokrasi di Indonesia sering disebut dengan demokrasi Pancasila, yaitu wajah demokrasi sebagaimana yang secara umum dipahaini, yang dalam pelaksanaannya tetap dalam kerangka nilai-nilai falsafah bangsa. Demokrasi merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dan, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. ini berarti bahwa
  1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah indonesia, yaitu sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).
  2. Pada dasarnya, demokrasi Indonesia adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
  3. Demokrasi Indonesia, yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila, merupakan konsekuensi dan koinitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
  4. Pelaksanaan demokrasi Indonesia yang baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.
  5. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar ialah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan.

Kita dapat membedakan demokrasi Indonesia dengan jenis demokrasi lainnya, terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah pada semuajenjang pemerintahan. Berdasarkan pengertian demokrasi Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia adalah penting dan dapat dipertanggungjawabkan secara iliniah populer. Sementara itu, belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai rumusan pengertian atau definisi demokrasi Indonesia yang definitif.

Demokrasi Indonesia atau pemerintahan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan membeni kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila ke-4 dan Pancasila. Padahal penlu diingat dan disadani bahwa kelima sila Pancasila benkedudukan seta’na dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Selain pengertian di atas, ada pula rumusan lainnya, yaitu demoknasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Maksudnya bahwa demokrasi Indonesia merupakan satu sistem pemerintahan rakyat yang mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Falsafah Pancasila sesungguhnya tidak hanya mengandung nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mengandung nilai religius. Jadi, numusan pengertian di atas belum mencakup seluruh nilai Pancasila. Rumusan tersebut hanya mencakup aspek tanggung jawab duniawi, sedangkan menurut filsafat Pancasila, tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab kemanusiaan sekaligus terhadap Tuhan, Pencipta Alam Semesta.

Keseluruhan uraian tentang demokrasi memberi kesan bahwa demokrasi lahir sebagai hasil ciptaan manusia, bukan tanpa sebab dan tujuan. Demokrasi muncul sebagai suatu sistem pemerintahan (pemerintahan rakyat) karena adanya pemerintahan yang otoriter yang membawa akibat buruk bagi rakyat. Demokrasi Indonesia merupakan suatu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat, memecahkan berbagai masalah kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, deini terwujudnya suatu kehidupan yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual.

Mekanisme demokrasi Indonesia, -pada dasarnya, ialah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintah rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila dan yang berlangsung menurut hukum yang berkiblat pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut UUD atau konstitusi.
Sumber Pustaka: Ganeca Exact