Pemberontakan PKI Madiun Pada Masa Perjuangan Rakyat Dan Kedaulatan RI

Pemberontakan PKI Madiun



Akibat Persetujuan Renville, Kabinet Ainir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Posisi Republik Indonesia bertambah sulit, wilayah Republik Indonesia juga dikurangi lagi semakin sempit. Di tambah lagi dengan adanya blokade-blokade ekonomi yang dilancarkan secara ketat oleh Belanda. Maka pada tanggal 23 Januari 1948 ia menyerahkan mandatnya kepada presiden. Hatta sebagai pengganti Amir Syarifuddin telah berhasil menyusun kabinetnya tanpa campur tangan golongan sayap kin atau sosialis. Program Kabinet Hatta untuk melaksanakan Persetujuan Renville, melaksanakan rekonstruksi-rasionalisasi angkatan perang, dan pembangunan.

Masalah yang berhubungan dengan Persetujuan Renville ditekankan kepada masalah plebisit dan mengenai kedudukan Republik Indonesia di dalam pemerintahan peralihan. Republik Indonesia berpendapat bahwa plebisit harus dilaksanakan pada daerah-daerah yang dipersengketakan. Untuk melaksanakan plebisit itulah maka pasukan TNT yang berada di daerah pendudukan Belanda harus dihijrahkan ke daerah Republik Indonesia dalam jangka waktu 21 han. Hijrahnya pasukan TNT ke daerah Republik Indonesia dapat menimbulkan masalah-masalah sosial-ekonomis yang kompleks, yakni penumpukan tenaga manusia di daerah-daerah yang relatif sempit dan minus.



Daerah Republik Tndonesia yang tersisa meliputi beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera. Pembiayaan terhadap sejumlah pasukan merupakan beban berat yang harus dipikul oleh Pernenintah. Pemerintah tidak mempunyai sumber penghasilan ekspor akibat blokade yang ketat. Semeritara itu, Ainir Syarifuddin berbalik menjadi pemimpin oposisi terhadap Kabinet Hatta. Ta menyusun kekuatan di dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mempersatukan semua golongan sosialis kini dari komunis. FDR berusaha memancing bentrokan fisik terhadap lawan-lawan politiknya, sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan, terutama di daerah Surakarta. Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delangu pada tanggal 5 Juli 1948. Pada saat Front Demokrasi Rakyat melakukan ofensif, tampillah seorang peinimpin yang berpengalaman, yaitu Musso, seorang tokoh PKI dan zaman sebelum Perang Dunia II.

Musso telah bermukim selama beberapa puluh tahun di Uni Soviet (sekarang Federasi Rusia) dan oleh pimpinan gerakan komunis internasional dikirim ke Indonesia untuk merebut pimpinan dan tangan kaum nasionalis. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, Muso segera mengambil langkah-langkah untuk memperkuat organisasi dan membangkitkan kemampuan kaum komunis Indonesia. Ta mengembangkan politik yang diberi nama “Jalan Baru”. Sesuai dengan doktrin itu ia melakukan fusi antara Partai Sosialis, Partai Buruh, dan lain-lain menjadi PKT dan mengambil alih pimpinan PIT baru itu, dengan Ainir Syarifuddin sebagai pimpinan. PM menyerang Kabinet Hatta dan menuduh pimpinan nasional pada waktu itu seolah-olah bersikap kompromistis terhadap musuh. Ta juga mengecam Persetujuan Renville, padahal arsiteknya adalah Ainir Syarifuddin sendiri. Kesimpulan serangan itu adalah PKI ingin menggantikan pimpinan nasional dengan orang-orangnya.

Kabinet Hatta selalipun mendapat serangan dan kaum komunis tetap melaksanakan program rekonstruksi dan rasionalisasi. Tujuannya adalah penghematan, perang inflasi, dan penyederhanaan dan penertiban organisasi angkatan perang. Diharapkan dengan adanya program rekonstruksi dan rasionalisasi, organisasi angkatan perang akan menjadi efektif dan efesien sesuai dengan tuntutan, dengan cara:
  1. Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan dan kembali kepada pekeijaan semula.
  2. Mengembalikan 100 ribu orang laskar ke masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
Rasionalisasi ini mendapat tantangan hebat dan kaum komunis, karena menimpa sebagian besar pasukan bersenjatanya. Ternyata politik ofensif Muso tidak menggoyahkan Kabinet Hatta yang didukung oleh dua partai politik terbesar, yaitu PNT dan Masyuini serta beberapa organisasi pemuda yang tergabung dalam badan perjuangan seberang di bawah pimpinan Mr. Latuharhary.

Pertentangan politik semakin meningkat dengan adanya insiden di Delangu Solo yang akhirnya menjadi insiden bersenjata di Surakarta antara pendukung FDR dan kelompok Tan Malaka yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR), maupun dengan pasukan hijrah TNT. Insiden-insiden itu memang telah direncanakan oleh PKI agar daerah Surakarta menjadi kacau. Sementara itu daerah Madiun dijadikan basis gerilya.

Puncak gerakan PKT pada tanggal 18 September 1948 adalah berdirinya Sovyet Republik Indonesia oleh tokoh-tokoh PKI. Tindakan ini secara nyata bertujuan meruntuhkan Republik Indonesia hasil Prokiamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila untuk diganti dengan dasar negara komunis. Gerakan PKI ini terjadi pada saat bangsa Indonesia sedang bergulat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dan tekanan kaum kolonialis Belanda yang masih tetap ingin menguasai Indonesia. Kaum pemberontak PKT melancarkan aksinya dan menguasai seluruh Keresidenan Madiun serta beberapa bagian Keresidenan Pati. PM melakukan pembunuhan dan penculikan besar-besaran terhadap golongan-golongan yang dianggap musuh, seperti para pejabat pemerintah, perwira TNT, peinimpin-peinimpin partai, alim ulama, dan golongan-golongan lainnya. Kekejaman tindakan PKI ini mengundang amarah rakyat sehingga PKI tidak memperoleh dukungan rakyat.

Pemberontak PKT di Madiun mendorong Pemerintah Republik Indonesia bertindak tegas. Presiden Soekarno dalam suatu pidato mengajak rakyat untuk menentukan sikap, yaitu “memilih Soekarno-Hatta atau PKT-Musso”. Kemudian Presiden Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan negara herada dalam tangannya, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan

Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi II Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi I Jawa Timur) untuk mengerahkan kekuatan TNI dan polisi dalam menghadapi gerakan pemberontakan PKL Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh TNT. Pasukan pemberontak lan meninggalkan kota, demikian pula tokoh-tokohnya termasuk Muso. Dalam pelariannya Muso berhasil dicegat oleh TNI dan akhirnya tewas tertembak. Selanjutnya, dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah lain, dan pada awal bulan Desember 1948 operasi itu dinyatakan selesai. Tetapi tokoh-tokoh komunis yang tertangkap belum sempat diadili, karena pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan aksi militernya yang kedua. Banyak tokoh PKI yang berhasil lolos dan tokoh-tokoh utamanya seperti Ainir Syarifuddin ditembak mati. Dengan ditumpasnya pemberontak PKI Madiun ini, Republik Indonesia berhasil disebamatkan dan ancaman kaum ekstrim yang berlandaskan ideologi komunis.
Sumber Pustaka: Erlangga