Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)



Setelah pemberontakan PKI gagal, ambisi sebagian kelompok nasionalis untuk menggantikan partai yang populer di kalangan rakyat bawah menjadi kenyataan, yaitu dengan didirikannya PNI. Sungguhpun deinikian masih ada hal yang perlu dibenahi, yaitu pengkoordinasian seluruh kekuatan pergerakan untuk membentuk front bersama dalam menghadapi pemerintah kolonial. Koordinasi diperlukan sekali sebab tidak mustahil masing-masing mengerjakan kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan bersama. Keadaan semacam ini memudahkan pemerintah melakukan taktik “pecah belah” dan pada waktu itu elite menyadari bahwa fragmentasi menjadi kekuatan kecil-kecil memudahkan pemerintah untuk mengekang kekuatan partai politik. Dalam beberapa surat kabar berbahasa Indonesia dimuat masalah-masalah perbedaan pendapat di antara politik dan ajakan untuk mengatasinya dengan menyelenggarakan Kongres Indonesia untuk semua partai politik.

Jr. Soekarno tersentuh hatinya untuk dapat menghimpun seluruh kekuatan nasionalis di bawah satu kesatuan. Ia mendesak perlunya diadakan federasi partai-partai politik yang sekaligus merupakan “front sawo matang” yang mampu menghadapi Belanda. Namun perlu diketahui bahwa terealisasinya inisiatif Jr. Soekarno ini berkat bantuan PSI. Sukiman berhasil mempengaruhui pimpinan PSI dan mengajak agar bekerja sama dengan golongan nasionalis. Usaha ini tidak berhasil sepenuhnya karena tidak ada dukungan dan partainya dan saling mengeritik ajakan itu. Ia mengatakan bahwa “kaum intelektual muda” itu didikan Barat tidak lahir dan buini Indonesia dan hanya menekankan perasaan anti-Belanda, tetapi tidak cinta pengorbanan din untuk rakyatnya. Kesenjangan antara inteiektual didikan Barat dan pimpinan PSI makin melebar. Menurut Salim, werternisasi adalah proses sekulerisasi yang mengancam perkembangan yang sudah berlangsung dan untuk membendungnya dibentuk Jong Islainienten Bond pada akhir tahun 1925 yang dapat bersaing dengan pemuda-pemuda lulusan sekolah Barat.



Dalam sebualri rapat di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 dicapai kesepakatan antara wakjl-wakjl PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia untuk mendirikan federasi partai politik dengan nama PPPKI. Kaum nasionalis dan segala aliran menyambut pembentukan PPPKI yang dipandang sebagai imbangan kekuatan dalam menghadapi pemerintah. Koordinasi diperlukan gunamenghimpun kekuatan menentang musuh bersama. Meskipu├▒ kerja sama perpecahan bersama dengan munculnya isu kooperasi dan nonkooperasi di kalangan partai politik dan saat-saat PSI merasa terancam oleh PNI. Dengan kata lain, nasionalisme Islam terancam ideologi sekuler yang berkembang pada waktu itu.

PPPKI mempunyai daya tank tersendini. PSI Yogyakarta dalarn tahun 1928 menaruh perhatian terhadap ideologi nasionalis sekuler, sedangkan BU menjadi kurang konservatif. Para peinimpin organisasi itu telah saling mengenal secara pribadi, Singgih dan Supomo dan BU, Sukiman dan PSII, serta Suyudi dan Sunaryo dan PNI yang semua bekas anggota PT. Meskipun mereka berada dalam partai politik yang berbeda-beda dan bersaing pada waktu itu, tetapi keyakinan politik mereka tidaklah jauh berbeda. Kongres PPPKI Pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu merupakan permulaan era baru bagi gerakan kebangsaan. Rapat kerja selanjutnya membahas masalah pendidikan nasional, bank nasional, dan cara cara memperkuat krja sama. Koinisi-koinisi itu terdiri dan Tjokroaininoto (PSI), Jr. Soekarno (PNI), Otto Soebrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi), menyiapkan program aksi jangka pendek. Sementara itu, kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI, dan rupanya ia dapat mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan radikal. Keadaan tenang tidak berlangsung lama dan segera disusul oleh munculnya isu yang dapat mengancam persatuan federasi yang rapuh itu. Kongres menyarankan agar dibentuk seksi-seksi PPPKI daerah guna mningkatkan aktivitas bersama pada tingkat cabang yang kerarti semakin mantapnya PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.

Kongres Indonesia Raya diadakan di Surabaya pada awal bulan Januari 1931. Kongres ini dimaksudkan untuk semua organisasi politik dan nonpolitik, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena menurut Sukiman dan PSII dan Golongan Merdeka, keduanya tidak ikut kongres, bahwa yang dimaksud kongres Indonesia Raya tidak lain adalah kongres PPPKI seperti yang dikehendaki Sutomo. Thamrin mengusulkan agar kongres Indonesia Raya menjadi sebuah badan independen yang mewakili kelompok politik di Indonesia yang lebih luas dan PPPKI. Tetapi kalau kongres itu mempunyai pengurus sendiri sudah pasti akan mengancam keberadaan PPPKI dan hal seperti ini tidak diharapkan oleh Sutomo.

Partindo berkembang cepat dan deinikian pula PNI Baru sebagai saingannya mendapat tempat di sebagian nasionalis. Persaingan kedua partai ini menyebabkan PPPKI tidak memainkan peranan di panggung politik, meskipun Jr. Soekarno berusaha sedeinikian rupa sehingga tercapai kerjasama
antara partai politik. Ia berusaha membujuk para pimpinan nonkooperatif yang tidak menjadi anggota PPPKI termasuk Sukiman (PSII), Syahrir dan Hatta (PNI Baru), serta Sartono dan Moh. Yainin (Partindo) untuk mengadakan diskusi deini perbaikan anggaran dasar PPPKI. Akhirnya, Soekarno mengusulkan agar diadakan perubahan tentang hak suara bagi setiap partai yang didasarkan pada besar kecilnya jumlah anggotanya dan agar setiap tahun diselenggarakan Kongres Indonesia Raya. Meskipun usulan itu telah dibahas bersama tetapi PSII masih belum bersedia bergabung dan PBI yang semula agak segan akhirnya menerima juga. Perubahan anggaran dasar ini diambil dalam konferensi di Surakarta pada tanggal 30 April 1933. Sementara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang didukung oleh Timorch Verbond dan Partai Celebes masih belum menerima keputusan tentang hak suara dan mengikat tidaknya keputusan yang dicapai terhadap semua anggota federasi.

PPPKI belum sempat menjadi federasi kekuatan partai politik ketika tiba-tiba pemerintah melakukan intervensi terhadap partai-partai nonkooperasi pada bulan Agustus 1933. Organisasi ini sudah berupaya
semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan rapat protes terhadap beberapa hal seperti pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan mendukung penghapusan Undang-undang Sekolah Liar. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa PPPKI dapat berkembang dan mampu menyatukan kekuatan politik pada tahun-tahun sebelumnya adalah berkat PSII dan PNI Baru. Federasi ini tidak akan mencapai status yang cukup representatif bagi gerakan nasional. FBI sendiri kurang antusias dan lagi beberapa partai politik menolak kerja sama deini kepentingan federasi. Dalam keadaan seperti ini PPPKI tidak banyak berperanan dalam panggung politik seperti yang dtharapkan semula.

Pada akhir tahun 1929 proses keruntuhan PPPKI dipercepat oleh “menyelundupnya” provokator ke dalam organisasi politik. Dalam Kongres PPPKI Kedua di Solo (25-27 Desember 1929) benih perpecahan semakin terang karena istilah “kebangsaan” dipersoalkan lagi. Pertentangan antara kelompok moderat dan radikal mulai kambuh. Di pihak lain golongan Islam tidak menerima istilah “kebangsaan” karena istilah itu menunjukan seolah-olah yang tergabung dalam PPPKI hanya golongan nasionalis saja. Menurut pendirinya, baik Jr. Soekarno maupun Tjokroaininoto mengatakan bahwa istilah “kebangsaan” bukannya berarti “nasionalis” melainkan “nasional”. Tegasnya tiap-tiap partai politik yang bercita-cita “nasional” yaitu yang bertujuan Indonesia merdeka tercakup di dalam istilah “kebangsaan” itu. Akan tetapi, karena adanya perbedaan-perbedaan tujuan, ideologi, dan kepribadian yang mendasar perpecahan tersebut tidak dapat dihindarkan. Partai Sarekat Islam yang berpengaruh dalam PPPKI mengundurkan din pada tahun 1930 karena adanya periolakkan dan kelompok-kelompok lainnya untuk mengakui peranan utama Islam.

Jr. Soekarno yang dianggap sebagai simbol pemersatu dalam tubuh PPPKI, dihadapkan ke pengadilan di Bandung pada bulan Agustus 1930. Ja ditangkap setelab menghadiri kongres organisasi tersebut di Yogyakarta.
Sumber Pustaka: Erlangga