Perkembangan PPPKI Dalam Gagasan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Perkembangan PPPKI Dalam Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa



PPPKI mempunyai daya tank tersendiri. PSI Yogyakarta dalam tahun 1928 menaruh perhatian terhadap ideologi nasionalis sekuler, sedangkan BU menjadi kurang konservatif. Para pemimpin organisasi itu telah saling mengenal secara pribadi, Singgih dan Supomo dan BU, Sukiman dan PSII, serta Suyudi dan Sunaryo dan PNI yang semua bekas anggota PT. Meskipun mereka berada dalam partai politik yang berbeda-beda dan bersaing pada waktu itu, tetapi keyakinan politik mereka tidaklah jauh berbeda.

Kongres PPPKI Pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu merupakan permulaan era baru bagi gerakan kebangsaan. Rapat kerja selanjutnya membahas masalah pendidikan nasional, bank nasional, dan cara-cara memperkuat kerja sama. Komisi-komisi itu terdiri dan Tjokroaminoto (PSI), Ir. Soekarno (PNI), Otto Soebrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi), menyiapkan program aksi jangka pendek. Sementara itu, kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI, dan rupanya ia dapat mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan radikal. Keadaan tenang tidak berlangsung lama dan segera disusul oleh munculnya isu yang dapat mengancam persatuan federasi yang rapuh itu. Kongres menyarankan agar dibentuk seksi-seksi PPPKI daerah guna meningkatkan aktivitas bersama pada tingkat cabang yang berarti semakin mantapnya PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.



Kongres Indonesia Raya diadakan di Surabaya pada awal bulan Januari 1931. Kongres mi dimaksudkan untuk semua organisasi politik dan nonpolitik, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena menurut Sukiman dan PSII dan Golongan Merdeka, keduanya tidak ikut kongres, bahwa yang dimaksud kongres Indonesia Raya tidak lain adalah kongres PPPKI seperti yang dikehendaki Sutomo. Thaninin mengusulkan agar kongres Indonesia Raya menjadi sebuah badan independen yang mewakili kelompok politik di Indonesia yang lebih luas dan PPPKI. Tetapi kalau kongres itu mempunyai pengurus sendini sudah pasti akan mengancam keberadaan PPPKI dan hal seperti mi tidak diharapkan oleh Sutomo.

Partindo berkembang cepat dan demikian pula PNI Baru sebagai saingannya mendapat tempat di sebagian nasionalis. Persaingan kedua partai ini menyebabkan PPPKI tidak memainkan peranan di panggung politik, meskipun Ir. Soekarno berusaha sedemikian rupa sehingga tercapai keijasama antara partai politik. Ia berusaha membujuk para pimpinan nonkooperatif yang tidak menjadi anggota PPPKI termasuk Sukiman (PSII), Syahrir dan Hatta (PNI Baru), serta Sartono dan Moh. Yamin (Partindo) untuk mengadakan diskusi demi perbaikan anggaran dasar PPPKI. Akhirnya, Soekarno mengusulkan agar diadakan perubahan tentang hak suara bagi setiap partai yang didasarkan pada besar kecilnya jumlah anggotanya dan agar setiap tahun diselenggarakan Kongres Indonesia Raya. Meskipun usulan itu telah dibahas bersama tetapi PSII masih belum bersedia bergabung dan PBI yang semula agak segan akhirnya menerima juga. Perubahan anggaran dasar ini diambil dalam konferensi di Surakarta pada tanggal 30 April 1933. Sementara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang didukung oleh Timorch Verbond dan Partai Celebes masih belum menerima keputusan tentang hak suara dan mengikat tidaknya keputusan yang dicapai terhadap semua anggota federasi.

PPPKI belum sempat menjadi federasi kekuatan partai politik ketika tiba-tiba pemerintah melakukn intervensi terhadap partai-partai nonkooperasi pada bulan Agustus 1933. Organisasi ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan rapat protes terhadap beberapa hal seperti pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan mendukung penghapusan Undang-undang Sekolah Liar. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa PPPKI dapat berkembang dan mampu menyatukan kekuatan politik pada tahun-tahun sebelumnya adalah berkat PSII dan PNI Baru. Federasi mi tidak akan mencapai status yang cukup representatif bagi gerakan nasional. PBI sendiri kurang antusias dan lagi beberapa partai politik menolak kerja sama demi kepentingan federasi. Dalam keadaan seperti mi PPPKI tidak banyak berperanan dalam panggung politik seperti yang diharapkan semula.
Sumber Pustaka: Erlngga